Dharma Pongrekun Tetap Dukung Giant Sea Wall, Minta Pemerintah Pusat Beri Ganti Rugi ke Nelayan

Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengatakan, akan tetap mendukung program giant sea wall karena sudah menjadi program pemerintah.

oleh Putu Merta Surya PutraNanda Perdana PutraAdy AnugrahadiWinda Nelfira diperbarui 17 Nov 2024, 20:23 WIB
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana saat debat terakhir atau debat ketiga Pilkada Jakarta 2024. (Tangkapan Layar YouTube KPU Jakarta)

Liputan6.com, Jakarta Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengatakan, akan tetap mendukung program giant sea wall karena sudah menjadi program pemerintah.

Hal ini disampaikan dalam debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024 di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).

Meski demikian, dia mengingatkan program giant sea wall itu harus tetap mengutamakan masyarakat Jakarta sendiri.

"Manusia penting sekali diutamakan. Siapa manusia yang di sana? Yaitu para nelayan. Jangan lupa para nelayan telah dirugikan Rp26 juta perhari. Kalau dihitung dalam 1 tahun berarti Rp137 miliar," kata Dharma.

Oleh sebab itu, dia menegaskan, pihaknya tetap mempersilahkan dan membantu program giant sea wall digarap dan dibantu pemerintah Jakarta.

"Masyarakat, nelayan, wajib diberi ganti rugi setiap tahun Rp137 miliar," jelas dia.

"Semoga didengarkan pemerintah pusat," pungkasnya.


Pramono Soal Proyek Giant Sea Wall: Kami Akan Teruskan

Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya setuju dengan proyek Giant Sea Wall atau pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir utara Jakarta. Bila terpiliih sebagai Gubernur, dirinya akan akan taat asas mengikuti keputusan pemerintah pusat.

"Untuk itu, kebetulan dalam pembuatan PSN (Proyek Strategis Nasional) ini saya terlibat, dengan demikian Saya pasti setuju dan mengikuti apa yang menjadi prinsip untuk pertahanan laut dan banjir pesisir tentu akan kami dukung sepenuhnya," kata dia dalam debat Pilkada Jakarta di Golden Ballroom-The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Minggu (17/11/2024).

Dia menuturkan, pemerintah Jakarta sekarang ini harus bertanggung jawab kurang lebih 11,1 KM yang belum terselesaikan. Hanya yang membedakan pengalamannya saat mengikuti G20 di Bali, bukan lagi hanya sekadar Giant Sea Wall, namun juga mengusulkan Giant Mangrove Wall.


Melibatkan Masyarakat

"Karena apa, selain ekosistem lebih bagus, ekologinya juga jauh lebih bagus. Sehingga komitmen itu akan kami teruskan, tetapi ditambahkan dengan menanam pohon mangrove yang menjadi kekuatan kita bersama," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, hal yang menjadi penting adalah juga melibatkan masyarakat yang ada di sekitar ketika Giant Mangrove Wall ini dibangun. Ia berharap hal yang dicita-citakan oleh pemerintah sebelumnya bisa diselesaikan di pemerintah presiden Prabowo Subianto.

"Karena bagaimana pun Giant Sea Wall  sudah menjadi komitmen dan sudah masuk di dalam  Proyek Strategi Nasional dan sekarang ini sebagai dibangun oleh pemerintah pusat, dan juga oleh pemerintah Jakarta memberikan Jakarta mempunyai tanggung jawab 11,1 KM, sehingga akan kami lanjutkan menjadi Giant Mangrove Wall," dia menandaskan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya