Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana menyampaikan pernyataan penutup dalam depat ketiga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Dalam penyampaiannya, Dharma mengatakan bahwa seluruh kandidat memiliki tujuan mulia untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga.
Advertisement
"Kita sungguh sudah bertimbuh bersama dalam debat ini. Semoga niat kita jadi gubernur hanya untuk rakyat. Bukan untuk pribadi, kelompok, ataupun keluarga," ujar Dharma di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2024).
Namun, Dharma mengingatkan para kompetitornya untuk waspada terkait potensi ancaman terhadap kedaulatan negara yang dapat terjadi tanpa perang fisik, tetapi melalui isu kesehatan, salah satunya pandemi.
Ia menyoroti adanya mandat vaksinasi yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, termasuk sanksi denda hingga Rp500 juta bagi yang menolak.
"Hati-hati strategi asing yang berpotensi mengambil kedaulatan bangsa tanpa perang, tetapi melalui isu kesehatan, Pidana denda di Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 itu berpotensi denda 500 juta bagi yang tidak mau divaksin. Data saya tidak keliru," tegasnya.
Singgung Dampak Pandemi
Dharma juga menyinggung dampak pandemi terhadap ekonomi Jawa Barat, dengan mengutip pernyataan Ridwan Kamil pada 2020.
"Akang sendiri yang mengakui gara-gara COVID-19, Jawa Barat jadi salah satu provinsi dengan warga miskin terbanyak," katanya.
Tak hanya itu, ia memberikan kritik terhadap kebijakan impor barang murah yang pernah diberlakukan ketika Pramono Anung menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Dharma menilai kebijakan tersebut berbahaya bagi keamanan nasional dan meminta kebijakan itu dicabut.
"Bila Mas Pram tidak cabut dulu aturan itu, event itu untuk siapa? Saya akan selalu berdoa, rakyat Jakarta, apapun hasil pilkada, semoga lahir pemimpin yang berani melindungi rakyatnya," tutup Dharma.
Advertisement
