Sekjen PBB Desak Negara G20 Jadi Pemimpin Atasi Konflik hingga Isu Iklim

Sebagai negara dengan pengaruh ekonomi besar, G20 dinilai harus memanfaatkan pengaruhnya dalam mengatasi isu global.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 19 Nov 2024, 13:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu, 17 November 2024. Pertemuan digelar sela-sela kunjungan Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Rio de Jenairo - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan agar pemimpin negara anggota G20 menjadi pemimpin dalam mengatasi isu dunia, mulai dari konflik hingga perubahan iklim.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan di KTT G20 yang diselenggarakan di Rio de Jenairo, Brasil.

"Saya datang ke Rio dengan pesan sederhana: para pemimpin G20 harus memimpin," katanya, seperti dilansir laman resmi UN, Senin (18/11/2024).

"Negara-negara G20 – menurut definisinya – memiliki pengaruh ekonomi yang luar biasa. Mereka memiliki pengaruh diplomatik yang besar. Mereka harus menggunakannya untuk mengatasi masalah-masalah global utama."

Ia menekankan negara-negara anggota G20 untuk berlomba mengatasi tantangan dunia seperti krisis iklim, konflik yang berkecamuk, meningkatnya impunitas, meningkatnya kesenjangan, dan upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan.

"Ketidakmampuan kita untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan lebih banyak lagi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga," lanjut dia.

Ia mengingat bahwa pada bulan September, negara anggota PBB mengadopsi Pakta untuk Masa Depan untuk membantu memperkuat multilateralisme dan memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Guterres mengatakan, "kita harus melangkah maju untuk perdamaian" di Gaza, Lebanon, Ukraina, dan Sudan.

"Di mana-mana, perdamaian membutuhkan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai Piagam PBB, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial negara," katanya.


Soroti Situasi Negara Rentan

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres berbicara kepada pers di markas besar PBB di New York pada 19 April 2022. (Xinhua/Xie E)

Guterres turut menyoroti situasi negara rentan yang kondisinya diperburuk oleh faktor eksternal.

"Mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari arsitektur keuangan internasional saat ini," katanya.

Ia mengatakan Pakta untuk Masa Depan menyerukan reformasi yang ambisius untuk membuat sistem lebih mewakili ekonomi global saat ini dan kebutuhan negara-negara berkembang dan rentan.

"Ini termasuk memperluas suara dan representasi negara-negara berkembang di lembaga keuangan internasional," tambahnya.

Lebih jauh, Pakta tersebut juga menyerukan langkah-langkah lain seperti peningkatan kapasitas pinjaman Bank Pembangunan Multilateral secara substansial, mempromosikan kerja sama pajak yang lebih inklusif, dan mengeksplorasi semua bentuk keuangan inovatif.

"Masyarakat global berharap G20 dapat mewujudkan perjanjian ini," katanya.

Infografis Optimisme KTT G20 di Tengah Krisis Pangan, Energi, Keuangan (Liputan6.com/Triyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya