Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan atau capim KPK dan calon dewan pengawas atau cadewas KPK masa jabatan 2024-2029.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengatakan melalui fit and proper test ini DPR mengincar sosok yang dapat membawa lembaga antirasuah lebih independen, tegas dan berani.
Advertisement
"Tentu fokus utama kami adalah mencari kandidat yang memiliki integritas tinggi serta mampu membawa KPK menjadi lembaga yang semakin kuat, independen, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kami ingin memastikan KPK bisa menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu," tutur Rano.
Dia berharap, ke depannya KPK dapat bekerja lebih baik, termasuk strategis dan cermat tanpa menimbulkan kegaduhan di publik. Lembaga antirasuah juga mesti bertindak efektif dari sisi pengawasan, agar dapat mencegah terjadinya kebocoran anggaran negara.
"Kami menekankan pentingnya pendekatan yang lebih senyap namun tetap efektif dan berdampak nyata, khususnya dalam meminimalisir kebocoran anggaran negara yang selama ini menjadi tantangan besar. Kami berharap KPK dapat terus memperkuat pengawasan terhadap tata kelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel," jelas dia.
Rano menyatakan, fraksi PKB mendukung terbentuknya kepemimpinan KPK yang tidak hanya kredibel, namun juga mampu memberikan solusi nyata dalam melawan berbagai praktik korupsi yang merugikan rakyat Indonesia.
“Proses fit and proper test ini akan kami jadikan momentum untuk memilih pemimpin yang tidak hanya berintegritas, tetapi juga memiliki visi yang jelas dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga KPK," Rano menandaskan.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan, saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan ini, Komisi III lebih banyak menanyakan soal langkah konkrit masing-masing calon pimpinan KPK.
"Kami lebih banyak tanyakan bagaimana ketika pimpinan KPK terpilih nanti langkah-langkah konkrit dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di republik ini," ujar Rudianto kepada Liputan6.com.
Dia berharap lewat uji kepatutan dan kelayakan ini DPR bisa melihat kapasitas, kualitas, dan integritas calon pimpinan KPK yang lolos 10 besar.
"Tentu kita akan memilih yang terbaik, memilih yang terbaik dari yang baik. Saya yakin ketika pemerintah sudah mengusulkan nama 10 besar ini, 10 besar ini adalah orang-orang baik, terbaik dari seluruh peserta calon kemarin," kata dia.
Semua Berkualitas?
Sementara anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku pihaknya dilema memilih calon pimpinan dan dewas KPK sebab semua berkualitas.
"Kami harus katakan Komisi III ini dilema. Dilemanya apa? Karena dari semua calon ini nyaris kualitasnya sama, berintegritas berkualitas, punya gagasan besar, punya track record bagus-bagus semua dan hampir enggak ada cela," kata Habiburokhman.
Ia pun mengaku berterimakasih kepada Panitia Seleksi Capim KPK yang sudah memberikan calon-calon terbaik.
"Kalau boleh ya kami pilih semua, tapi undang-undang mengharuskan kami hanya memilih lima di antaranya. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan kepada para calon ya, tinggal jalani proses ini dengan sebaik-baiknya, kalau begini kan tinggal suratan tangan," kata dia.
Untuk itu, dia menyebut pada pelaksanaan uji kelayakan pihaknya memberikan waktu lebih panjang bagi para peserta menyampaikan visi-misinya.
"Kalau biasanya hanya satu jam, ini satu setengah jam. Dengan harapan, si calon akan lebih memiliki keleluasaan waktu ya untuk menyampaikan visi-misi dan gagasannya terkait KPK ini," ucapnya.
Hati-Hati Kecolongan Lagi
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Diky Anandya mengingatkan agar DPR jangan sampai kecolongan lagi dalam memilih capim dan cadewas KPK. Berkaca pada kondisi KPK 5 tahun terakhir, persoalan utama yang menghambat efektivitas lembaga antirasuah itu dalam menjalankan fungsinya justru berakar pada pimpinan yang bermasalah.
“Kita perlu melihat dulu ya soal KPK secara institusional 5 tahun terakhir, yang mana kita tahu bahwa sumber persoalan utama yang dialami oleh KPK itu berasal dari pimpinan KPK yang bermasalah gitu ya, yang dipilih pada tahun 2019 lalu,” ucap Diky kepada Liputan6.com.
“Sekalipun pada tahun 2019 lalu sudah diserukan oleh masyarakat sipil bahwa ada kandidat yang bermasalah tapi tetap saja itu dipilih oleh pemerintah melalui panitia seleksi, kemudian dipilih oleh DPR,” sambung Diky.
Berkaca pada kondisi KPK 5 tahun terakhir ini, ia menegaskan faktor utama yang harus dimiliki oleh para capim dan cadewas KPK adlah etika.
"Kriteria yang ideal yang dibutuhkan oleh KPK untuk periode 2024-2029 adalah figur yang punya etika,” kata Diky.
Selain memiliki etika, para calon juga harus memiliki kompetensi tinggi dan rekam jejak yang baik. Hal ini, penting untuk memastikan KPK tetap menjadi lembaga yang kredibel dan mampu menjalankan misi memberantas korupsi secara efektif.
“Lalu kemudian yang punya kompetensi dan juga punya rekam jejak yang baik,” ucap Diky.
Melihat dari 10 nama capim dan 10 cadewas yang sedang menjalani fit and proper test di DPR, terdapat beberapa nama yang bermasalah baik secara etika, kompetensi maupun rekam jejak.
“Sayangnya memang kalau kita lihat dari 10 nama yang saat ini sedang menjalani fit and proper test di DPR yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, itu masih ditemukan sejumlah nama yang bermasalah, baik secara etika, kompetensi maupun rekam jejak,” kata Diky.
Untuk itu, ICW mewanti-wanti Komisi III DPR RI untuk mempertimbangkan kompetensi dan juga rekam jejak para calon agar tidak terulang kembali pemilihan komisioner yang bermasalah.
“Kalau kita melihat kecenderungan beberapa pemilihan, terutama sejak tahun 2019, dimana DPR justru memilih calon yang kontroversial yang banyak ditolak oleh publik,” ujar Diky.
Diky meminta DPR agar jangan sampai salah pilih pimpinan KPK. “Sebagaimana kita tahu bahwa pada saat tanggal 20 Oktober lalu, sesaat setelah Presiden Prabowo dilantik, beliau menyampaikan beberapa kali kalimat korupsi dan juga anti-korupsi,” jelas Diky.
Agar dapat mewujudkan negara antikorupsi maka harus memilih pimpinan yang memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi. “Salah satunya adalah memilih pimpinan KPK yang berintegritas, yang tidak punya rekam jejak yang buruk dan juga punya kompetensi yang baik dalam pemberantasan korupsi,” tutup Diky.
ICW menyatakan siapapun yang terpilih sebagai pimpinan KPK untuk periode mendatang akan menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan marwah lembaga tersebut.
“ICW memahami bahwa siapapun yang nanti akan terpilih, bukan pekerjaan yang mudah untuk mengembalikan marwah KPK seperti sedia kala,” jelas Diky.
Agar bisa mengembalikan KPK seperti dulu menurut Diky harus menyeimbangkan startegi antara pencegahan dan penindakan.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainur Rohman juga mengingatkan DPR agar berhati-hati dalam memilih calon pimpinan KPK. Menurutnya, integritas, independensi, dan profesionalitas harus menjadi kriteria utama dalam seleksi capim dan calon dewas KPK.
"Jika DPR salah memilih, lima tahun ke depan KPK akan semakin hancur dan bangsa ini akan semakin terjerumus ke dalam jurang korupsi," kata Zainur kepada Liputan6.com di Jakarta.
Zainur menekankan pentingnya independensi KPK sebab lembaga antirasuah itu diharapkan tidak bisa disetir oleh kekuasaan tertentu. Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menggunakan pengaruh politiknya di DPR untuk memastikan terpilihnya calon pimpinan KPK yang tepat.
"Saya berharap Presiden Prabowo memberi perhatian terhadap fit and proper test ini, jangan pilih calon yang bermasalah," ujarnya.
Zainur memperingatkan bahwa publik akan menilai kepemimpinan Prabowo melalui kinerja KPK lima tahun mendatang. Ia berharap Prabowo dapat mengembalikan independensi KPK dan memilih calon pimpinan yang berintegritas, independen, dan profesional.
"Tahun 2029 kita akan lihat apakah ada perbaikan dalam pemberantasan korupsi. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi," pungkasnya.
Advertisement
Peserta Fit and Proper Test
Calon Pimpinan KPK:
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitnah Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto.
Calon Dewan Pengawas KPK:
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar MZ
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto
