Liputan6.com, Jakarta - Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menawarkan potensi kerja sama ekonomi dan investasi di kawasan transmigrasi kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Iftitah menjabarkan peluang kolaborasi yang dapat dijalankan oleh kedua kementerian, khususnya dalam pengembangan ekonomi di daerah, di wilayah transmigrasi.
Advertisement
"Kami kementerian yang kaya, karena kami memiliki sekitar153 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Dari 153 kawasan itu, kami memiliki sekitar 1,3 juta hak pengelolaan lahan. Itulah yang ingin kami berdayakan. Tidak hanya dimanfaatkan oleh para transmigran tapi juga untuk perkembangan ekonomi baru," ujar Iftitah dalam siaran pers resmi Kementerian Investasi/BKPM, Selasa (19/11/2024).
Menyambut tawaran itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, sinergi antara kedua kementerian dapat memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja. Sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, potensi yang dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi dalam bentuk lahan dan tenaga kerja dapat diperkuat dengan mendatangkan investor.
"Bagaimana kita bisa sinergikan dari segi lahannya, kita sinergikan dari segi tenaga kerjanya, ini yang paling penting. Dan bagaimana kita juga meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja dan para transmigran dengan investasi yang bisa masuk ke daerah tersebut," ungkap Rosan.
Selain hal tersebut, kedua menteri juga sepakat dalam upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja di kawasan transmigrasi.
"Salah satu kekuatan kami adalah tenaga kerja tapi memang di beberapa tempat, (masih) unskilled dan untrained. Tentu akan ada komitmen untuk itu, bahkan ada gagasan transfer teknologi dan transfer knowledge," imbuh Iftitah.
Prioritaskan Penggunaan Tenaga Kerja Lokal
Senada, Rosan mengatakan, investor yang beroperasi di kawasan transmigrasi akan didorong untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dan berkontribusi dalam peningkatan keahlian tenaga kerja. Selama proses pembangunan berlangsung.
"Kami selalu menuntut komitmen dari investor untuk secara progresif menggunakan tenaga kerja lokal, mulai dari pembangunan awal hingga operasional. Misalnya pembangunan suatu pabrik membutuhkan waktu dua tahun," ujarnya.
"Selama dua tahun dari masa pembangunan sampai selesai, mereka sudah kita minta untuk melakukan upskilling dan reskilling dari para pekerja yang ada di daerah tersebut," pungkas Rosan.
Advertisement
Program Transmigrasi Berpotensi Dibiayai Investor
Sebelumnya, seiring pagu anggaran terbatas pada 2025, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) buka peluang kepada investor dalam negeri dan luar negeri untuk membiayai program transmigrasi di Indonesia. Dengan pembiayaan dari investor itu diharapkan berdampak terhadap ekonomi Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri Transmigrasi Iftiah Sulaiman, Selasa (12/11/2024), seperti dikutip dari Antara.
Ia mengatakan, pembiayaan itu akan memakai sistem bottom-up, berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang memakai sistem top- down.
"Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk kakao. Kalau, misalkan nanti petaninya, itu dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik coklatnya pun di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ," tutur Iftitah saat sesi doorstop di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), seperti dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, yang memberangkatkan transmigran bukan dari negara, melainkan dari investor yang membutuhkan tenaga kerja di wilayah lahan dan pabriknya tersebut.
"Jadi, nanti ketemu antara kepentingan dari kami Kementerian Transmigrasi untuk menempatkan penduduk, terus kemudian juga memberikan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, tetapi juga menguntungkan juga bagi para investor," ujar Iftitah.
Iftiah mengatakan, program transmigrasi dengan pembiayaan dari investor tersebut ujungnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Nanti, ujungnya itu adalah kepada perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara," ujar Iftitah.
Alokasi Pagu Anggaran
Kementerian Transmigrasi tercatat hanya mendapatkan alokasi pagu anggaran sekitar Rp92 miliar pada 2025. Dari anggaran tersebut, Iftitah menuturkan, pihaknya hanya akan dapat memberangkatkan sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) dalam program transmigrasi pada tahun depan.
"Kalau secara kapasitas, itu hanya 40 Kepala Keluarga (KK). Sangat rendah sekali," ujar Iftitah.
Sebelumnya, Iftitah mengatakan, fokus Kementerian Transmigrasi ke depan yaitu akan melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada terlebih dahulu. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Ia menyebut bahwa terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan dilakukan revitalisasi.
"Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu. Tapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan," ujar Iftitah.
Advertisement
