Liputan6.com, Jakarta Ekonom Celios menyoroti terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan Prabowo-Gibran. Program MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi 82 juta penerima, termasuk anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil.
Diketahui, program MBG dialokasikan melalui anggaran pendidikan yang memotong hampir 10% dari total anggaran pendidikan nasional 2025 atau setara dengan Rp71 triliun.
Advertisement
Namun Celios menilai alokasi anggaran besar ini berpotensi membebani keuangan negara dan memperkecil ruang fiskal bagi program prioritas lainnya.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda, mengatakan hasil modelling program MBG jika menggunakan dana pendidikan hanya akan memberikan dampak positif terhadap PDB nasional sebesar 0,06 persen atau Rp7,21 triliun, tetapi di sisi lain berdampak negatif pada sektor pendidikan dengan nilai kehilangan ekonomi mencapai Rp27,03 triliun.
“Jika program MBG menggunakan mandatory spending pendidikan dikhawatirkan kualitas pendidikan nasional akan terganggu karena anggaran berkurang," kata Nailul Huda, Selasa (19/11/2024).
Selain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar Rp27,03 triliun dan tidak terlepas dari berkurangnya penghasilan tenaga kerja di bidang pendidikan pemerintah sebesar Rp41,55 triliun. Sedangkan, redistibusi dana ini berpotensi mengurangi kesempatan kerja hingga 723 ribu posisi pada sektor pendidikan, termasuk guru dan dosen.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa studi CELIOS memperkirakan bahwa jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada tahun 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34 persen dari PDB pada tahun 2029 melebihi ambang batas aman yang diatur undang-undang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen.
"Bahkan ketika mengunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 7 persen, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi yaitu sebesar 3,1 persen," ujar Bhima.
Tantangan Besar
Selanjutnya, Peneliti Ekonomi CELIOS Dyah Ayu, menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadirkan tantangan besar dari sisi kebutuhan pembiayaan khususnya yang berasal dari pajak dan utang. Rasio pajak sulit naik dengan situasi ekonomi yang penuh tantangan eksternal maupun pelemahan konsumsi kelas menengah.
Proyeksi penurunan rasio pajak Indonesia pada APBN 2025 yang hanya ditargetkan 10,09%, masih jauh dibanding target ambisius 23% di 2029. Jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan negara yang efektif, ambisi untuk mendanai program MBG bisa menjadi beban tambahan yang memperlebar defisit anggaran. Pilihannya hanya naikan rasio pajak atau tambah utang untuk danai MBG.
Lebih lanjut Huda menyampaikan, menurutnya dibutuhkan rasionalisasi program makan bergizi gratis untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja melalui skema program keluarga harapan (PKH). Bantuan bisa diberikan melalui uang tunai ataupun bantuan makanan bergizi bagi murid tertentu.
Advertisement
Cari Pendanaan untuk MBG
Sebagai penutup, Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah lebih kreatif mencari pendanaan untuk MBG, Jangan naikan tarif PPN jadi 12% untuk biayai program prioritas. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya pajak kekayaan (wealth tax) yang bisa berkontribusi Rp81,6 triliun dalam sekali penerapan.
Kemudian cegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif (underinvoicing dan miss-reporting).
"Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk biayai MBG," pungkas Bhima.
