Liputan6.com, Kulon Progo - Membangun pemerintahan yang bersih bukan sekadar mimpi di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten ini membuktikan bahwa pelayanan publik yang transparan dan bebas korupsi bisa diwujudkan dengan komitmen yang kuat.
Mengutip dari unggahan akun Instagram @humasjogja, hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X dalam acara Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi pada Rabu (13/11) di Kantor Bupati Kulon Progo. Membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Paduka mengatakan, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial.
Perjalanan Kulon Progo menuju kabupaten antikorupsi dimulai dari hal-hal sederhana dalam pelayanan sehari-hari. Para pegawai pemerintah dibiasakan untuk menolak segala bentuk pemberian dari masyarakat, bahkan sekadar ucapan terima kasih dalam bentuk materi.
Baca Juga
Advertisement
Sistem pelayanan publik di Kulon Progo kini mengandalkan teknologi digital untuk mengurangi tatap muka langsung. Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga menghilangkan celah-celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
Masyarakat Kulon Progo juga berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka bisa dengan mudah melaporkan jika menemukan praktik-praktik mencurigakan melalui sistem pengaduan yang transparan.
Program antikorupsi di Kulon Progo melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pelaku usaha. Sekolah-sekolah bahkan telah menerapkan pendidikan antikorupsi sejak dini melalui kegiatan-kegiatan kreatif.
Keberhasilan Kulon Progo tak lepas dari peran pemimpin yang memberikan teladan langsung kepada masyarakat. Para pejabat daerah secara rutin melaporkan harta kekayaan dan menjalani berbagai pemeriksaan untuk memastikan integritas mereka.
Dampak positif dari komitmen antikorupsi ini terlihat dari meningkatnya kepercayaan investor terhadap Kulon Progo. Berbagai proyek pembangunan kini berjalan lebih efisien dengan biaya yang lebih transparan.
Pelayanan publik di Kulon Progo kini menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan layanan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Pengalaman Kulon Progo membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bisa dimulai dari tingkat daerah. Kesuksesan ini diharapkan bisa menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak serupa demi Indonesia yang lebih bersih.
Penulis: Ade Yofi Faidzun
