Megawati: Siapa pun yang Berniat Curang dan Tidak Demokratis akan Berhadapan dengan Kekuatan Rakyat

Megawati menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana.

oleh Tim News diperbarui 20 Nov 2024, 18:12 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Tim News).

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan mendapat banyak laporan terkait tidak netral institusi negara di Pilkada serentak 2024.

"Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics," kata Megawati, dalam video yang ditayangkan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11).

Megawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.

"Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana," tegas dia.

Dengan adanya putusan MK tersebut, masyarakat tak perlu khawatir untuk memilih pemimpin tanpa perlu risau adanya intimidasi.

"Dengan landasan hukum tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi, siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat," ucap dia.

Megawati meminta, agar pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis. Serta, pilihlah calon kepala daerah dengan bijak.

"Ingat, mencoblos hanya lima menit, namun dampaknya bisa selama lima tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan," imbuh Megawati.


Kader PDIP Jangan Terlena di Zona Nyaman

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sampaikan pesan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam acara safari politik dan konsolidasi pemenangan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Senin (4/11/2024).

"Kepada anggota dan kader partai untuk tak terlena zona nyaman sehingga melupakan tugasnya di Pilkada Serentak 2024," katanya dalam keterangannya di Bondowoso, Jawa Timur, dikutip dari Antara.

 Menurut Hasto, Ketua Umum DPP PDIP Megawati memperhatikan bahwa saat ini banyak kader partai yang sedang masuk dan terlena pada zona nyaman. Pernyataan Hasto menyampaikan pesan Megawati itu mendapat banyak dukungan dari kader partai yang hadir.

"Maka dari itu, pilkada serentak ini (Pilgub Jatim) adalah momentum untuk kembali dan tak hanya berada di zona nyaman. Apalagi Bu Risma adalah representasi wajah partai yang pro-rakyat kecil," kata Hasto.

Dalam kegiatan safari politik itu, juga dihadiri Calon Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini dan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto dan Gus Moh. Baqir.

Pada kesempatan itu, Hasto juga menekankan bahwa Pancasila mengandung filsafat pembebasan dan keberpihakan. "Bu Risma adalah representasi pembela wong cilik. Kepemimpinan Bu Risma itu nyata, perhatiannya ke rakyat itu nyata," tuturnya.

"Kalau kita ingin Jawa Timur maju, semua ingin pembangunan tata kota seperti Surabaya, maka bekerja keras dan pilih Bu Risma jadi gubernur Jawa Timur," kata Hasto menambahkan.


Infografis

Infografis HUT ke-51 PDIP dan Pesan Politik Megawati. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya