Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Limitnya disebut bisa mencapai Rp 100 juta.
Rencana itu dilakukan oleh bank pelat merah dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Dia mengatakan, langkah ini bisa melindungi para pekerja migran dari rentenir atau lintah darat sebagai sumber dananya.
Advertisement
"Dan tadi juga saya sampaikan kami mendukung bagaimana pekerja migran ini dapat terlindungi dari tentu lintah darat ataupun oknum-oknum, yang sehingga ketika masyarakat kita mendapat akses pekerjaan di luar negeri tetapi terkunci dengan faktor-faktor yang akhirnya membelenggu mereka tidak bisa tumbuh ke depan menjadi sebuah ekonomi yang baik untuk sebuah keluarga," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dia akan mengerahkan Himbara untuk memberikan fasilitas KUR tersebut. Program ini sendiri akan diluncurkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
"Karena itu tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, BNI, dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri (P2MI)," ucapnya.
Erick mengatakan, KUR itu tak sebatas akan diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Mengingat ini merupakan bank yang cukup fokus memberikan pelayanan terhadap diaspora Indonesia.
"Oh terbuka, karena tadi kita menyesuaikan dengan peta di mana pekerja migran itu yang terbanyak. Apakah di Hong Kong, di Korea, di Taiwan atau di mana, yang kita punya aksesnya kita support," terangnya.
Dia bilang, saat ini fokusnya pada beberapa cabang bank BUMN di luar negeri. Meski ada lokasi lain yang rencananya akan dibangun cabang khusus bank BUMN seperti Arab Saudi dan Malaysia.
"Tetapi selama belum dibuka ya kita coba mapping yang sudah ada dulu. Misalnya Hong Kong, Korea, Jepang yang kita bisa maksimalkan untuk tahap awalnya," urainya.
Limit KUR Rp 100 Juta
Erick menuturkan KUR ini bisa diakses bagi PMI yang sudah mendapatkan kepastian bekerja. Limit KUR yang disediakan pun disebut mencapai Rp 100 juta.
"Dan memang tadi untuk KUR sendiri kan ketika mereka mendapat kepasitan bekerja. Misalnya biayanya Rp 20 juta, nah kita sudah menyiapkan KUR itu sampai nilainya Rp 100 juta. Artinya mereka bisa langsung menggunakan akses ini," ujarnya.
Kendati begtiu, dia masih akan meramu kemudahan lainnya bagi para pekerja yang belum memiliki sertifikat pekerjaan. Soal ini, akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga lain.
"Tetapi memang tadi salah satu yang belum ada solusinya bagaimana kalau dia belum mendapatkan sertifikat bekerja tetapi dia perlu training, pendidikan, supaya dia dapat kerja. Nah itu memang tadi salah satu yang mungkin kita harus bicara dengan kementerian lain. Memberikan solusi atau tadi kerjasama lainnya dengan berbagai pihak," tuturnya.
Dirilis Akhir Tahun
Dia mengatakan akan ada pembentukan beberapa aturan untuk pelaksanaannya. Setelah itu akan diluncurkan.
"Nanti ada payung hukumnya yang harus didiskusikan," katanya.
Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan pada tahap awal ini dilakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian BUMN. Targetnya program ini diluncurkan pada akhir tahun 2024 ini.
"Kita MOU dulu sama beliau, nanti setelah itu kita coba. (Peluncuran kapan?) Enggak, sebelumnya," pungkasnya.
Advertisement
Ruang Tunggu Khusus Pekerja Migran Indonesia
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berencana menambah ruang tunggu atau lounge khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di berbagai bandara. Nantinya lounge khusus ini akan disediakan secara gratis.
Hal tersebut diungkap Erick usai bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, di Kementerian BUMN. Salah satu inisiasinya adalah pembuatan ruang tunggu gratis tadi sebagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan.
"Kami kebetulan dari BUMN bisa men-support ekosistem beliau-beliau yang hadir. Baik untuk fasilitas yang ada di airport untuk kedatangan ataupun kepergian," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dia menjelaskan, inisiasi terkait fasilitas bagi PMI akan terus didukung oleh perusahaan pelat merah. Mengingat lagi, hal tersebut merupakan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.
"Beliau juga punya inisiasi tambahan ke depan nanti yang kami terus akan mendukung. Karena memang kita lihat pekerja migran ini adalah sebuah program besar daripada Bapak Presiden Pak Prabowo yang memastikan perlindungan menyeluruh," kata dia.
"Dan memastikan juga ini sebagai salah satu solusi pembukaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Tetapi tentu yang kualitasnya lebih tinggi lagi tidak seperti sebelum-sebelumnya," imbuh Erick.
Gratis Buat Pekerja Migran
Di tempat yang sama, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengaku meminta bantuan BUMN untuk beberapa programnya.
"Sebagai kementerian baru yang fokus pada pelindungan pekerjaan migran, kami punya irisan kepentingan dengan kementerian BUMN, terutama di bandara," ujar dia.
Karding menegaskan, lounge khusus PMI nantinya akan digratiskan. Fasilitas anyar itu akan dibangun di seluruh bandara internasional. Diketahui, pengelolaan bandara ada di bawah PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.
"Jadi di bandara ini kita butuh lounge khusus untuk PMI dan itu akan dibuka di seluruh bandara internasional dan kebaikan hati Menteri BUMN ini digratiskan untuk kami. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa," urainya.
Advertisement
