Liputan6.com, Washington, DC - Joe Biden telah menyetujui pemberian ranjau darat anti-personel kepada Ukraina. Hal itu dikonfirmasi seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS) kepada BBC, sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya untuk memperlambat pasukan Rusia yang terus maju di wilayah timur Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.
Ranjau darat anti-personel dirancang khusus untuk menyerang individu dengan tujuan melukai atau membunuh. Ranjau ini biasanya dilengkapi dengan peledak yang akan meledak saat ada tekanan, gerakan, atau deteksi dari korban.
Advertisement
Pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim, itu menuturkan bahwa ranjau tersebut akan segera dikirim dan AS memperkirakan ranjau akan digunakan di wilayah Ukraina.
"Ukraina berkomitmen untuk tidak menggunakan ranjau di wilayah yang padat penduduk," kata pejabat itu, seperti dilansir BBC, Kamis (21/11/2024).
Penyediaan ranjau darat anti-personel adalah langkah terbaru oleh pemerintahan AS yang akan lengser untuk mendukung upaya perang Ukraina sebelum Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari 2025.
Bagi pasukan Ukraina yang mencoba menghentikan kemajuan Rusia di garis depan yang panjang di timur, ranjau sangat penting.
Taktik Rusia saat ini melibatkan pengiriman kelompok kecil tentara - terkadang tidak lebih dari tiga hingga lima orang - untuk berjalan kaki atau mengendarai sepeda motor di belakang posisi Ukraina. Orang-orang ini sering terbunuh atau ditangkap.
Namun, di kota-kota yang dikepung seperti Chasiv Yar dan Kurakhove, analis Ukraina mengatakan regu terkadang akan dikirim setiap 20 menit selama berjam-jam, yang menciptakan masalah bagi pasukan Ukraina.
"Sangat sulit untuk mengatasinya," ungkap Serhiy Kuzan dari Pusat Keamanan dan Kerja Sama Ukraina kepada BBC.
"Kami butuh lebih banyak ranjau darat anti-personel."
Sebagian besar pertempuran terjadi di daerah pedesaan Donbas, daerah berhutan di antara lahan pertanian terbuka yang luas.
Rusia disebut telah menyebarkan ranjau darat secara bebas sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022. Namun, karena protes internasional yang menyoroti risiko terhadap warga sipil, pemerintah Biden enggan menyetujui penggunaan senjata tersebut.
AS telah menyediakan ranjau anti-tank untuk Ukraina, namun ranjau darat anti-personel yang dapat dengan cepat dikerahkan ini dapat memperlambat kemajuan pasukan darat musuh.
Rusia dan AS bukan negara penandatangan Konvensi Ottawa yang melarang penggunaan, penyimpanan, produksi, dan pemindahan ranjau darat anti-personel, namun Ukraina adalah penandatangan konvensi tersebut. Sejak invasi skala penuh Rusia, diperkirakan lebih dari 20 persen wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau.
Sebelumnya, AS mengonfirmasi telah mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh AS, ATACMS, untuk menyerang jauh ke Rusia.
Kedubes AS di Ukraina Tutup
Dalam perkembangan lainnya, Kedutaan Besar AS di Kyiv mengumumkan tutup setelah menerima informasi spesifik tentang potensi serangan udara yang signifikan pada Rabu (20/11).
"Kedutaan Besar AS di Kyiv telah menerima informasi mengenai kemungkinan serangan udara besar pada 20 November. Demi kehati-hatian, kedutaan besar akan tutup dan para karyawan diminta untuk berlindung di tempat. Kedutaan Besar AS juga menyarankan warga negara AS untuk siap siaga dan segera berlindung jika ada pengumuman peringatan udara," demikian pengumuman yang dikutip dari situs web Kedubes AS di Kyiv.
Dalam pengumuman yang sama tidak disebutkan kapan Kedutaan Besar AS akan kembali beroperasi.
Kedutaan Besar Italia dan Yunani menyatakan mereka juga tutup sementara menyusul peringatan AS.
Advertisement
