Liputan6.com, Jakarta - Barcelona, kota yang terkenal dengan arsitektur menawan dan pantai yang memikat, kini berada di tengah perdebatan hukum yang berpotensi mengubah wajah industri pariwisata lokal. Larangan sewa akomodasi penginapan bergaya Airbnb yang baru-baru ini diterapkan di Catalonia, Spanyol, menghadapi tantangan serius dari Asosiasi Rumah Liburan Eropa (EHHA).
Menurut pengaduan yang diajukan ke Komisi Eropa, larangan ini diduga melanggar ketentuan Arahan Layanan Uni Eropa. Melansir dari laman Euro News, Rabu, 20 November 2024, pengumuman dari Catalonia pada bulan Juni lalu menyatakan niat untuk menghapus 10.000 izin flat turis di Barcelona dalam lima tahun ke depan.
Advertisement
Meskipun kota ini belum mengeluarkan izin baru sejak 2014, krisis perumahan tetap menjadi masalah yang mendesak. Penduduk setempat mengeluhkan kesulitan menemukan tempat tinggal yang terjangkau, meskipun ada upaya pembatasan. Viktorija Molnar, Sekretaris Jenderal EHHA, menyatakan keyakinannya bahwa hukum Uni Eropa tidak dipatuhi dalam penerapan larangan ini.
"Dengan mengajukan pengaduan ke Uni Eropa, kami berharap Komisi Eropa akan mengambil langkah lebih jauh dan membuka prosedur pelanggaran formal terhadap Spanyol," ungkap Molnar.
EHHA, yang mewakili platform persewaan jangka pendek seperti Airbnb dan Vrbo, menilai bahwa pembatasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak proporsional. Kekhawatiran ini sejalan dengan pandangan Komisi Eropa, yang sebelumnya telah menyampaikan protes kepada otoritas Spanyol. Dalam sebuah dokumen yang dilihat oleh Euronews Travel, disebutkan bahwa pembatasan tersebut dianggap tidak sesuai untuk mencapai tujuan memerangi kekurangan perumahan.
Diharapkan Pendekatan yang Lebih Fleksibel
Pemerintah Spanyol diharapkan mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel. Hal ini mengingat bahwa terdapat tiga kali lebih banyak tempat tinggal kosong dibandingkan properti persewaan turis di Catalonia.
Langkah-langkah serupa juga diambil oleh kota-kota lain di Eropa, seperti Venesia yang melarang kapal pesiar dan Amsterdam yang memindahkan distrik lampu merahnya. Namun, tindakan ini sering kali menimbulkan kontroversi dan tantangan hukum.
Di tingkat Eropa, Brussels berupaya mengatur ekonomi berbagi dengan memberikan hak-hak baru kepada pekerja platform dan menaikkan pajak pertambahan nilai pada persewaan jangka pendek serta aplikasi berbagi tumpangan seperti Uber. Namun, isu ini menjadi tantangan bagi Presiden Komisi Ursula von der Leyen, yang telah membentuk posisi Komisioner Perumahan Eropa untuk menangani masalah ini.
Dalam surat misinya, Ursula von der Leyen telah menginstruksikan Dan Jørgensen dari Denmark untuk menangani masalah sistemik terkait penyewaan akomodasi jangka pendek. Sementara itu, pemerintah Catalan belum memberikan komentar resmi terkait pengaduan ini. Keputusan Komisi Eropa di masa mendatang akan menentukan arah kebijakan sewa liburan di Barcelona dan dampaknya terhadap pasar perumahan lokal.
Advertisement
Negara Eropa yang Larang Airbnb
Sebelumnya diberitakan, menyusul jejak kota-kota besar Eropa seperti London, Amsterdam, dan Paris, Republik Ceko kini mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah overtourism yang semakin meresahkan penduduk lokal. Pemerintah Ceko telah mengusulkan peraturan baru yang dirancang untuk membatasi persewaan bergaya Airbnb dan menindak tegas pengunjung yang berisik serta penghindaran pajak.
Mengutip dari laman Euro News, Sabtu, 31 Agustus 2024, penduduk lokal di tempat-tempat wisata populer, terutama di Praha, telah lama mengeluhkan tingginya harga sewa dan kekurangan perumahan. Hal ini ditenggarai persewaan liburan jangka pendek.
Mereka pun berharap langkah-langkah baru ini akan membantu menurunkan harga real estat dan memastikan penduduk tidak dipaksa keluar oleh wisatawan. Peraturan baru yang diusulkan oleh pemerintah Ceko diharapkan bisa membatasi jumlah akomodasi turis jangka pendek yang tersedia di kota-kota populer seperti Praha. Dengan itu, otomatis dapat menurunkan harga real estat dan memastikan penduduk lokal tidak dipaksa keluar oleh wisatawan akibat overtourism.
Upaya Ceko Batasi Akomondasi Bergaya Airbnb
Rancangan undang-undang yang disetujui oleh pemerintah Ceko bulan ini akan memungkinkan kotamadya dan kota untuk membatasi akomodasi bergaya Airbnb. Aturan ini bisa mencakup pembatasan jumlah hari properti dapat disewakan per tahun, serta menentukan jumlah ruang minimum yang diperlukan per tamu.
Peraturan ini juga akan memberlakukan aturan yang lebih ketat dan pajak lokal yang relevan pada wisma tamu, Airbnb, dan persewaan liburan lainnya. Dengan itu kewajiban mereka sejalan dengan hotel tradisional.
Pemilik properti bakal diminta untuk mendaftarkan akomodasi dan detail tamu melalui platform baru yang disebut eTurista. Nomor registrasi untuk properti akan diberikan, yang perlu ditampilkan pada daftar akomodasi.
Jika disetujui, diharapkan sistem baru ini akan membantu meningkatkan pengawasan persewaan jangka pendek, yang saat ini banyak beroperasi di area abu-abu. Sekarang ini, pejabat memperkirakan bahwa antara 40 hingga 70 persen masa inap melalui platform daring tidak dilaporkan, yang dapat menyebabkan hampir 32 juta Euro atau setara Rp546,4 miliar dalam bentuk pajak yang hilang setiap tahunnya.
Advertisement
