Sekjen PDIP: Jokowi Wis Ora Njawani

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah kehilangan kultur yang seharusnya dipegang dan dijalankan sebagai orang Jawa.

oleh Aries Setiawan diperbarui 21 Nov 2024, 05:10 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11/2024). (Merdeka.com/Alma Fikhasari)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah kehilangan kultur yang seharusnya dipegang dan dijalankan sebagai orang Jawa.

Hasto mengeklaim mendapatkan pandangan tersebut ketika menemui masyarakat Jawa Tengah yang menyampaikan penilaiannya soal Jokowi.

Hal itu Hasto sampaikan menanggapi soal Jokowi yang secara terang-terangan mendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.

"Apalagi di Jawa, kalau kita lihat ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan, Pak Jokowi wis ora njawani (sudah tidak paham Jawa)," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Menurut Hasto, Jokowi sudah tidak menunjukkan budaya Jawa yang penuh dengan pekerti luhur dan menjadi pedoman dalam bermasyarakat.

Dia juga menilai, Jokowi telah menunjukkan sikap yang angkuh atau tinggi hati. Sikap Jokowi itu tak sesuai dengan salah satu falsafah Jawa yaitu ojo dumeh (sikap untuk tidak mentang-mentang).

"Kesadaran terhadap nilai-nilai, kultur tentang ojo dumeh, tentang jangan melupakan paugeran, ojo nguntal negoro, ngono ya ngono ning ojo ngono. Jadi begitu banyak falsafah," ujar Hasto.

Di sisi lain, Hasto mengaku tidak khawatir dengan langkah politik Jokowi yang mendukung paslon yang berseberangan dengan PDIP di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta 2024.

Hasto mengeklaim PDIP telah terbiasa berkontestasi melawan paslon yang didukung oleh koalisi gemuk dan pihak penguasa. Dia yakin PDIP mampu menang melawan paslon yang didukung Jokowi dan parpol koalisi lainnya.

"Jadi strategi utama kami adalah menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri. Itu yang paling-paling penting saat ini. Dan tentu saja dengan menampilkan suatu calon yang terbaik," ucap Hasto.


Hasto: Negara Kita Republik, Bukan Kerajaan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader Partai Banteng.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto berterima kasih kepada seluruh elemen yang mendukung pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Terutama, dukungan dari pendukung Anies Baswedan yang disebut Anak Abah.

"Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan para relawan, kelompok civil society, juga rekan-rekan pers, juga di Jakarta secara khusus dukungan dari Anak Abah, Jawa Timur di Blitar belum lama dideklarasikan. Ini mencerminkan bahwa kita menghadapi satu kekuatan yang antidemokrasi," kata Hasto Kristiyanto.

Lebih lanjut, Hasto menilai, dengan adanya dukungan tersebut menunjukkan negara Indonesia berbentuk republik bukan kerajaan.

"Kita menghadapi satu kekuatan yang ingin mengingkari bahwa negara kita ini berbentuk republik. Bukan berbentuk kerajaan," tegas Hasto.

Hasto menyebut adanya gerakan dukungan bersama dari rakyat merupakan salah satu sejarah dari PDIP.

"Kita ingin ini jadi suatu gerakan kerakyatan bersama. Dari situlah salah satu tugas sejarah dari PDI Perjuangan," ucap Hasto.


PDIP: Jokowi Masih Candu Kekuasaan, 20 Tahun Jadi Pejabat Belum Puas

Jokowi kampanye untuk paslon cagub-cawagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gus Yasin

Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus mengkritisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang turun gunung mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Deddy menganggap Jokowi masih ada candu kekuasaan.

"Mungkin beliau masih candu kekuasaan, 20 tahun jadi pejabat dari wali kota sampai presiden tidak mampu memuaskan dahaganya akan kekuasaan," kata Deddy lewat pesan singkat, Rabu (20/11).

"Seharusnya setelah 10 tahun jadi presiden dia sudah mengerti artinya 'cukup', ternyata tidak," ujar Deddy.

Deddy menilai, ada kepentingan pribadi Jokowi ingin memenangkan Ridwan Kamil di Jakarta. Dia berkata, Jokowi rindu sorot lampu kamera karena sudah tak lagi menjadi presiden.

"Tapi ketika dia turun kelas jadi jurkam cagub di Jakarta, artinya bukan kepentingan pribadi saja motivasinya. Tetapi syahwat kekuasaan dan sorot lampu kamera yang dia rindukan. Itu kalau penilaian saya," tuturnya.


Jokowi Ikut Kampanye untuk Menangkan Calon yang Didukungnya di Pilkada 2024

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali bertemu dengan calon Gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil (RK) di acara pelantikan dan pengukuhan dewan pengurus wilayah paguyuban keluarga besar Pujakesuma di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) resmi menyatakan dukungan kepada cagub-cawagub Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Dia juga bersedia ikut blusukan jika diajak Ridwan Kamil selama masih berada di Jakarta.

"Ya (ikut blusukan), kalau diundang, kalau diajak," kata Jokowi di Kaizen Heritage, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Menurut Jokowi, satu minggu terakhir masa kampanye adalah waktu terbaik dan paling menentukan. Sehingga diperlukan kerja keras bersama di detik-detik terakhir.

Oleh sebab itu, Jokowi menyambangi wilayah-wilayah yang pasangan calonnya ia dukung di Pilkada Serentak 2024. Dia sebelumnya juga bergerilya mengikuti kampanye cagub-cawagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Purwokerto, Banyumas.

"Semuanya memang di tahap terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung," ujar Jokowi.

"Di Jawa Tengah juga, saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengaku ada pasangan calon (paslon) di wilayah lain yang juga didukung di Pilkada Serentak 2024. Namun, waktu yang sempit tak memungkinkan Jokowi untuk menyambangi mereka satu-persatu.

"Ada (daerah lain), tapi kan waktunya enggak mungkin kan saya datangin semuanya," ujar Jokowi.

 

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya