Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada tahun 2025 mendatang. Langkah ini seiring dengan rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target swasembada pangan, yang dipercepat menjadi tahun 2027.
"Mudah-mudahan tahun depan kita enggak impor beras. Kalau impor pun sedikit,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
Advertisement
Zulhas mengatakan, bahwa pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait tengah bekerja keras untuk memastikan produksi pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan secara nasional. “Kami sedang kerja keras untuk mencapai itu," ucapnua.
Kemarin Bapak Presiden (Prabowo) sudah mengumumkan di KTT G20 dan APEC, (target) swasembada pangan bukan di 2028 tapi dimajukan ke 2027," bebernya.
“Jadi kita punya waktu 2 tahun bekerja keras,” sambungnya.
Juga dalam upaya mendukung pencapaian target swasembada pangan di tahun 2027, pemerintah berencana mengubah struktur Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit.
"Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” ungkap Zulhas.
Disebutkannya, perubahan struktur Bulog menjadi di bawah Presiden sudah disepakati. Adapun hasil final terkait perubahan struktur Bulog akan dibahas lebih lanjut beberapa waktu mendatang.
“Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, terus maraton," terang dia.
Menko Zulhas Rapat Bareng Mendag Hingga Bos Bulog, Bahas 4 Isu Ini
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terkait peraturan di bidang pangan, pada Kamis (21/11). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Direktur Utama BULOG, Wahyu Suparyono.
"Kita menyelesaikan rapat koordinasi pertama, di mana ada beberapa usulan mengenai Peraturan Presiden, (Perpres)" kata Zulhas kepada wartawan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
Zulhas menerangkan, usulan yang dimaksud terkait perubahan Perpres tentang neraca komoditas, Perpres penyaluran pupuk subsidi, Perpres perubahan kewenangan Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, serta penyuluhan pertanian.
"Nah tadi memang tidak mudah ternyata ada Undang-Undang, ada aturan otonomi daerah dan lain-lain, sehingga baru tadi kita selesaikan," kata Zulhas.
Rapat tersebut menghasilkan 4 kesepakatan yaitu kewenangan neraca komoditas yang kini tidak hanya masuk dalam lingkup kerja Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, tetapi juga masuk dalam Badan Pangan Nasional.
Advertisement
Penyaluran Pupuk
Kesepakatan kedua, adalah terkait penyaluran pupuk yang akan diharmonisasi dan memangkas beberapa syarat. “Dulu ada banyak SK dari Bupati, Gubernur, hingga SK dari Menteri Perdagangan. Sekarang dipangkas langsung cukup SK Mentan. Mentan tugaskan PT Pupuk Indonesia langsung ke penyalur atau ke kios, atau Gapoktan. Tinggal mana yang sudah siap," jelas Zulhas.
Selanjutnya, ada kesepakatan mengenai transformasi kelembagaan Perum Bulog. Menurut Zulhas fungsi Bulog harus dikembalikan untuk mencapai swasembada pangan.
Namun Zulhas menyebut, kepastian mengenai perubahan kelembagaan Bulog masih dibahas lebih lanjut dalam beberapa waktu mendatang. "Sudah disepakati tadi yang penting lembaganya akan ada perubahan nanti seperti apa, kita bahaskan lagi minggu depan Marathon," bebernya.
Keempat, adalah mengenai penyaluran subsidi pupuk, di mana penyalurannya akan diubah dalam bentuk volume. "Kita putuskan volumenya 9,55 juta ton. Kalau uang kurang menyesuaikan," imbuhnya.
