124 Negara Ini Wajib Tangkap Netanyahu Berdasarkan Perintah ICC

Liputan6.com, Hague - Segera setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Kamis (21/11/2024), kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa menyuarakan pengingat.

"Keputusan ini mengikat bagi semua negara yang merupakan pihak dalam Statuta Roma, yang mencakup semua negara anggota Uni Eropa," tulis Josep Borrell di platform media sosial X.

Netanyahu dan Gallant dituduh melakukan kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya di Jalur Gaza.

Sebanyak 124 negara anggota Statuta Roma, perjanjian yang mendirikan ICC, kini wajib menangkap dua warga Israel tersebut dan menyerahkannya kepada pengadilan.

Kemungkinan besar, kedua tokoh Israel itu akan membatasi perjalanan mereka agar tidak ditangkap —seperti halnya yang dilakukan Presiden Vladimir Putin setelah didakwa oleh ICC pada Maret tahun lalu.

Mengutip Middle East Eye, Sabtu (23/11), beberapa negara anggota ICC sebelumnya telah mengabaikan kewajiban mereka. Misalnya, Afrika Selatan maupun Yordania, yang gagal menangkap Omar Hassan al-Bashir saat diktator Sudan itu mengunjungi wilayah mereka, yang kemudian memicu kemarahan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan ICC.

Banyak negara yang akan dipaksa untuk menyerahkan Netanyahu dan Gallant adalah sekutu-sekutu Israel, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, dan Hungaria.

Prancis, Inggris, dan Belanda telah mengindikasikan akan menindaklanjuti surat perintah ICC jika diperlukan.