Liputan6.com, Managua - Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan istrinya diperkirakan akan mengambil alih kekuasaan mutlak setelah anggota parlemen menyetujui amandemen konstitusi yang mengangkat sang istri menjadi "co-president" dan meningkatkan kontrol bersama mereka atas negara.
Ortega, yang sedang berada di bawah sanksi internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia, sendiri yang mengusulkan perubahan ini. Amandemen ini juga memperkuat kontrol presiden atas media dan memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi enam tahun. Demikian seperti dilansir The Guardian, Minggu (24/11/2024).
Advertisement
Majelis Nasional Nikaragua dikuasai oleh Partai FSLN (Frente Sandinista de Liberacion Nacional/Front Nasional Pembebasan Sandinista) yang berkuasa di bawah Ortega, dan Ketua Parlemen Gustavo Porras menyatakan bahwa langkah ini disetujui secara bulat pada hari Jumat (22/11). Diperkirakan amandemen ini akan lolos pada pembacaan kedua pada Januari mendatang.
Ortega yang kini berusia 79 tahun telah menerapkan praktik otoriter yang semakin keras, memperketat kontrol di semua sektor negara dengan bantuan istrinya, Wakil Presiden Rosario Murillo yang berusia 73 tahun. Mereka berdua disebut oleh para kritikus sebagai contoh dari kediktatoran nepotistik.
Ortega, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai presiden dari 1985 hingga 1990, kembali berkuasa pada 2007. Sejak itu, ratusan lawan politik, baik yang nyata maupun yang dianggap sebagai lawan, telah dipenjara.
Pemerintahan Ortega telah menargetkan para pengkritiknya, menutup lebih dari 5.000 LSM sejak protes besar pada 2018 yang diperkirakan oleh PBB menewaskan lebih dari 300 orang.
Ribuan warga Nikaragua melarikan diri ke pengasingan dan rezim Ortega kini berada di bawah sanksi dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Sebagian besar media independen dan oposisi sekarang beroperasi dari luar negeri.
Amandemen konstitusi ini menyatakan bahwa "pengkhianat terhadap tanah air" dapat dicabut kewarganegaraannya, seperti yang telah dilakukan pemerintah Ortega terhadap ratusan politikus, jurnalis, intelektual, dan aktivis yang dianggap kritis.
Ortega dan Murillo menuduh gereja, jurnalis, dan LSM mendukung upaya kudeta, yang mereka sebut sebagai protes 2018.
Perubahan ini memungkinkan pula kontrol yang lebih ketat terhadap media dan gereja, agar tidak terpengaruh oleh kepentingan asing.
Selain itu, amandemen ini memberikan kekuasaan kepada "co-president" untuk mengoordinasikan semua badan legislatif, yudikatif, elektoral, kontrol dan pengawasan, regional, dan municipal – yang sebelumnya independen menurut konstitusi.
Manuel Orozco, seorang analis Nikaragua dari Inter-American Dialogue, mengatakan kepada AFP bahwa reformasi ini menjamin suksesi kepresidenan untuk Murillo dan putra mereka, Laureano Ortega.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa dalam laporan tahunan tentang Nikaragua pada September lalu memperingatkan mengenai "penurunan serius" dalam hak asasi manusia di bawah kepemimpinan Ortega.
Laporan tersebut mencatat pelanggaran seperti penangkapan sewenang-wenang terhadap lawan politik, penyiksaan, perlakuan buruk dalam penahanan, meningkatnya kekerasan terhadap masyarakat adat, dan serangan terhadap kebebasan beragama.
Konstitusi yang direvisi akan mendefinisikan Nikaragua sebagai negara "revolusioner" dan sosialis, serta memasukkan bendera merah-hitam FSLN – kelompok gerilya yang bertransformasi menjadi partai politik yang menggulingkan diktator yang didukung AS pada tahun 1979 – sebagai simbol nasional.
Ahli hukum konstitusi Azahalea Solis menyatakan bahwa perubahan ini mengecualikan ideologi politik lainnya, sementara Salvador Marenco, seorang pengacara hak asasi manusia yang kini berada di pengasingan di Kosta Rika, menyatakan bahwa ini akan mengakhiri pluralisme politik dan doktrin pemisahan kekuasaan.
"Segala sesuatu dalam reformasi ini adalah apa yang sebenarnya telah terjadi di Nikaragua: sebuah kediktatoran de facto," kata Dora Maria Tellez, mantan rekan seperjuangan Ortega yang kini menjadi kritikus, kepada AFP dari pengasingannya di AS.
Ketika usulan ini diajukan oleh Ortega awal pekan ini, Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) Luis Almagro menggambarkan amandemen ini sebagai bentuk penyimpangan dari institusionalisasi kediktatoran suami-istri. Dia juga menyebut inisiatif ini sebagai agresi terhadap negara hukum demokratis.
