Program 3 Juta Rumah Bakal Dibangun di Atas Tanah Koruptor, Memangnya Cukup?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Pemanfaatan aset sitaan koruptor hingga bantuan dari perusahaan menjadi strategi utama yang diupayakan.

“Efisiensi anggaran terus dilakukan, salah satunya melalui belanja terpusat. Pada saat yang sama, kami berusaha menghadirkan rumah murah bagi MBR,” ujar Maruarar, atau akrab disapa Ara, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Optimalisasi Aset dan Dukungan CSR

Untuk mengatasi kendala anggaran, Ara mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat. Langkah ini telah dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Dirjen Kekayaan Negara. Harapannya, tanah-tanah sitaan ini bisa berkontribusi pada pembangunan rumah murah bagi rakyat,” kata Ara.

Selain itu, tanah sumbangan dari perusahaan melalui dana corporate social responsibility (CSR) juga menjadi perhatian.

Ara menekankan pentingnya upaya untuk mengurangi komponen biaya perumahan, termasuk penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dengan pengurangan tersebut, harga satu unit rumah tipe 36 untuk MBR bisa lebih murah hingga Rp10,5 juta.

“Penghematan sebesar itu sangat berarti bagi masyarakat kecil. Kami harus mempermudah rakyat, pro-rakyat, dan memastikan kebijakan ini berpihak kepada mereka,” tegasnya.