Liputan6.com, Jakarta - Pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, dinilai rawan terjadinya konflik sosial.
Konflik tersebut dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses pencoblosan, penghitungan suara sampai penetapan pemenang pilkada.
Baca Juga
Advertisement
Untuk menghindari konflik yang lebih meluas, Polri memutuskan melapis pengamanan dengan menambah jumlah personel.
Kapolres Dompu, Ajun Komisaris Besar, Zulkarnain, Kamis (21/11/2024) mengatakan, pihaknya mendapat tambahan personel dari Korps Brimob Kelapa Dua, yang dikirim langsung oleh Mabes Polri. Ratusan personel bantuan dimaksud untuk menjaga keamanan selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sebab, Kabupaten Dompu termasuk salah satu daerah di NTB yang masuk kategori rawan terjadinya konflik sosial.
Selain mendapat tambahan personel dari Mabes Polri untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Dompu berjalan lancar dan situasi kondusif, dia mengungkapkan Polres juga mendapatkan bantuan 200 personel dari Polda NTB.
Penambahan jumlah pengamanan itu merupakan salah satu bentuk De-Eskalasi konflik, karena dari total jumlah 429 TPS, sebanyak 37 TPS masuk kategori rawan berdasarkan hasil pemetaan Polres bersama KPU.
Situasi rawan tersebut bisa sewaktu-waktu berubah ujar Kapolres, karena bergantung pada perkembangan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Bisa hijau atau bisa merah, tergantung situasi Kamtibmas. "Kita tidak bisa mematok," .
Sehingga, dari keseluruhan jumlah personel yang ada, pengamanan satu TPS di daerah rawan akan ditempatkan satu personel polisi, dua anggota Satuan Pol PP dan empat orang Linmas.
Lain halnya untuk TPS sangat rawan, maka pengamanan oleh polisi menjadi dua orang. "Mari kita ciptakan kondusifitas daerah, karena demokrasi adalah pesta bukan pertikaian," ajak perwira menengah itu.
