Di-blacklist Mentan, 4 Perusahaan Pupuk Palsu Tak Bisa Ikut Lelang Lagi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi memblokir 4 perusahaan yang kedapatan menyalurkan pupuk palsu. Dia memastikan tak ada lagi perusahaan baru sejenis yang ikut lelang pengadaan di Kementerian Pertanian.

oleh Arief Rahman H diperbarui 26 Nov 2024, 15:44 WIB
Ilustrasi petani bekerja di sawah. (Dok. Kementan)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi memblokir 4 perusahaan yang kedapatan menyalurkan pupuk palsu. Dia memastikan tak ada lagi perusahaan baru sejenis yang ikut lelang pengadaan di Kementerian Pertanian.

Dia menjelaskan, akan memproses hukum pada 4 perusahaan tersebut. Saat ini, seluruhnya sudah di blacklist dari pengadaan di Kementan.

"(Sanksinya) nanti di penegak hukum. Kalau di sini blacklist," kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dia akan memastikan pemilik 4 perusahaan tadi tetap akan di-blacklist dari proses pengadaan di kantornya. Misalnya, jika ada perusahaan baru dengan pemilik yang sama.

Untuk itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk memastikan daftat hitam itu tetap berlaku jika ada perusahaan baru tadi.

"Bahkan kami minta kepada staf, dirjen, direktur, manakala ini di-blacklist perusahaannya, kemudian membangun perusahaan baru, kemudian owner-nya sama, kita blacklist, enggak boleh masuk," tegasnya.

Buntut dari temuan ini, 11 pegawai di unit pengadaan Kementan pun ikut dicopot. Mentan Amran juga menelusuri peredaran pupuk ini di Indonesia. Ternyata, 4 perusahaan itu menyalurkan pupuk palsu dengan cakupan lahan 21.000 hektare (ha).

"Tim khusus begitu terima laporan, kami panggil direkturnya, kami tanya, kami copot. Kemudian kami panggil staf-staf di bawahnya. Kemudian semua pupuk yang.. pengadaan pupuk, kami periksa. Bentuk tim bergerak cepat ke seluruh Indonesia. Dan ditemukan bahwa betul-betul ada 4 perusahaan, dan terdampak adalah 21.000 hektare," beber Mentan.

 

 


Copot 11 Pegawai Nakal

Mentan Andi Amran Sulaiman usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin, 26 Agustus 2024.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi mencopot 11 pegawai di bagian pengadaan. Pasalnya, pegawai tersebut telah memuluskan lelang proyek terhadap 27 perusahaan penyalur pupuk yang kedapatan nakal.

Ada 4 perusahaan yang menyalurkan pupuk NPK palsu dan di-blacklist Kementan. 23 perusahaan lainnya diduga menyalurkan pupuk dibawah standar yang diatur. Imbasnya, Mentan Amran mencopot 11 pegawai dari jabatannya di Kementan.

"Ada pegawai Kementerian Pertanian yang memproses semua lelang ini, kami mohon maaf, kami nonaktifkan 11 orang. Mulai hari ini. Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang," tegas Mentan Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

 


Pejabat Dicopot

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI bertajuk 'Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045' di Gedung DPR RI (Istimewa)

Dia merinci, pencopotan pegawai itu terdiri dari Direktur, pejabat eselon II, eselon III, hingga staf di bidang pengadaan pupuk. Selanjutnya, seluruh pegawai tadi akan ditindak oleh Inspektorat Jenderal Kementan.

"Direktur, Eselon II, Eselon III, kemudian staf yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan. Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen, bila perlu kami kirim ke penegak hukum," ucapnya.

Kronologinya, Mentan Amran mengecek penyaluran pupuk oleh beberapa perusahaan nakal tadi. Setelah didapat kesimpulan, pihaknya langsung mencopot 11 pegawai yang terlibat.

"Setelah kami terima laporan, kami ngecek langsung Direkturnya, kami copot," ujarnya.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang merugikan petani. Mafia pupuk dan korupsi harus dihentikan demi keberlanjutan sektor pertanian yang lebih baik,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

jumlah petani indonesia turun sejak tiga tahun terakhir (liputan6/yasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya