Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang baik, tercermin pada hasil Survei Ekonomi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Indonesia 2024.
“Survei itu dilakukan di tengah situasi dunia yang masih penuh dengan dinamika. Meski demikian, Indonesia mampu mengelola kinerja perekonomian dengan cukup baik,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2024).
Advertisement
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun ini diperkirakan masih berada di level 5 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi domestik, investasi, dan sektor manufaktur, khususnya melalui strategi hilirisasi industri.
Di sisi lain, inflasi terkendali pada angka 1,71 persen per Oktober 2024 dan surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 54 bulan berturut-turut. Capaian ini diyakini menjadi indikator kuatnya fundamental ekonomi Indonesia.
"Kami memiliki visi menjadi negara berpenghasilan tinggi yang inklusif dengan memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi industri, terutama pada mineral strategis seperti tembaga dan nikel," ujar dia.
Menkeu juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan komitmen terhadap transisi hijau. Prioritas pemerintah adalah memperkuat pengembangan SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan penyediaan makanan bergizi. Indonesia juga berkomitmen pada transisi hijau dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.
Menkeu mengapresiasi dukungan OECD dan Sekretaris Jenderal Matthias Cormann dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia.
"Kemitraan antara Indonesia dan OECD menunjukkan komitmen bersama untuk terus belajar dan berkontribusi positif terhadap ekonomi global," tuturnya.
Peluncuran Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam melanjutkan agenda reformasi dan mewujudkan visi sebagai negara berpenghasilan tinggi yang inklusif dan maju.
Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo hingga Upaya RI Gabung OECD dan CPTPP
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke 10 Downing Street, pada Kamis (22/11/2024), turut menyoroti dukungan Inggris terhadap sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk soal program makan bergizi gratis dan permohonan keanggotaan di OECD dan CPTPP.
Adapun 10 Downing Street adalah kantor sekaligus kediaman resmi perdana Menteri (PM) Inggris.
Lantas, apa kata PM Inggris Keir Starmer terkait program makan bergizi gratis?
"Kami menyadari pentingnya gizi yang baik untuk mendukung perkembangan anak-anak dan pendidikan mereka. Dalam hal ini, Presiden (Prabowo) menjelaskan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, dengan tujuan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kami berharap dapat menjalin kerja sama, termasuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik di bidang ini," demikian pernyataan PM Starmer yang dipublikasikan oleh Kantor PM Inggris via situs web-nya.
Advertisement
Indonesia Gabung OECD
Sementara itu, Inggris merespons positif keinginan Indonesia bergabung dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.
"Inggris dengan hangat menyambut permohonan Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan akan memberikan dukungan teknis untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan reformasi yang diperlukan agar memenuhi syarat keanggotaan. Inggris juga mencatat bahwa Indonesia telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan CPTPP, dengan melihat manfaat dari kelompok perdagangan yang dinamis ini dan menyatakan kesiapan untuk berbagi pengalaman dalam proses aksesi tersebut," sebut PM Starmer.
OECD, yang terdiri dari 38 negara yang mayoritas adalah negara-negara dengan ekonomi maju, bekerja untuk memfasilitasi kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, kebijakan publik, dan banyak sektor lainnya. Negara lain yang sedang antre untuk menjadi anggota OECD selain Indonesia seperti dikutip dari situs web organisasi tersebut adalah Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.
CPTPP sendiri adalah Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik yang Komprehensif dan Progresif. CPTPP adalah perjanjian perdagangan internasional yang mencakup negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
