Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengakui money politics atau politik uang harus diwaspadai terutama menjelang waktu pencoblosan di Pilkada 2024.
“Memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung baik itu legislatif maupun ekskutif adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics, jadi saya kira perlu diwaspadai,” kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Advertisement
Eddy meminta aparat hukum menindak tegas semua pelaku money politics, termasuk juga Bawaslu diminta untuk tegas.
“Aparat penegak hukum harus menindaktegas dan konsekuen jika memang ditemukan adanya praktik money politics, begitu juga penyelenggara bawaslu dalam hal ini harus tegas. Termasuk masyarkat, baik itu koalisi masyarkat sipil maupun masyarakat umum, yang merasa bahwa hak mereka tidak dipenuhi, karena adanya money politics,” kata dia.
“Calon kepala daerah mereka itu bisa dikalahkan karena ada money politics ya itu harus dilaporkan,” sambungnya.
Meski demikian, Waketum PAN ini tetap meyakini pelaksanaan Pilkada akan berjalan lancar dan tanpa gejolak berarti.
“Kami merasa yakin bahwa pelaksanaan pilkada besok itu berjalan dengan lancar dengan mulus tanpa ada gangguan apapun, karena selama pemilihan berjalan prosesnya berjalan, pilkada in berjalan, itu pun tidak ada gejolak dan tidak ada dinamika di masyarakat,” kata dia.
Bawaslu Jakarta Awasi Politik Uang di Masa Tenang Pilkada 2024
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta menggelar apel siaga dalam rangka patroli pengawasan politik uang pada masa tenang Pilkada Jakarta 2024. Ketua Bawaslu Jakarta Munandar Nugraha memimpin langsung upacara tersebut.
Pantauan Liputan6.com, Minggu (24/11/2024), upacara tersebut digelar sekitar pukul 10.40 WIB. Kepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.
"Dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, hari tenang adalah hari yang tidak tenang bagi seluruh pengawas pemilu. Pertama, saya instruksikan kepada seluruh jajaran, Panwascam, PKD (panwaslu kelurahan/desa), konsolidasikan pengawas TPS yang sudah kita lantik, yang sudah kita bintek tiga kali, yang sudah kita berikan pembekalan, yang sudah kita konsolidasikan dalam rakernis. Perkuat konsolidasi itu,” tutur Munandar di Kantor Bawaslu Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan.
Dia meminta agar seluruh pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi mata dan telinga Bawaslu Jakarta, dalam rangka pengawasan masa tenang di wilayahnya masing-masing.
"Kalau ada kerumunan, kalau ada aktivitas di wilayahnya, segera koordinasi dengan PKD," jelas dia.
Advertisement
Pengawasan Distribusi Logistik
Kemudian, sampai dengan hari ini Bawaslu Jakarta masih dalam pengawasan distribusi logistik.
Dia meminta seluruh jajaran memeriksa logistik yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, jumlah, dan ketentuan, serta bergerak cepat jika ditemukan potensi perbedaan dengan berkoordinasi bersama PPS dan PPK.
"Beberapa hari yang lalu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah mempublish TPS-TPS potensi rawan. Ini jadikan semua pegangan. Pastikan seluruh PTPS kita memahami bahwa TPS-nya berpotensi rawan di kategori apa. Kalau dalam kategori banjir, pastikan TPS yang dibangun tidak akan kena kebanjiran. Kalau berpotensi, minta koordinasi dengan PPK, RT, RW untuk bisa digeser," ungkap dia.
