Liputan6.com, Jakarta Budayawan Eros Djarot meyakini harus ada perubahan dan perlawanan untuk perbaiki kerusakan demokrasi dan politik hari ini.
Hal ini disampaikannya dalam sebuah seminar yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).
Advertisement
Meski harus dilawan, menurut dia harus ada cara yang berbeda.
"Jadi perlawanan itu harus berbeda. Kalau saya kok nganjurin ya kalau yang enggak berani, ya enggak usah bergerak, ya kalau berani ayo," kata Eros.
Eros mengatakan bahwa butuh keberanian rakyat untuk bergerak menghentikan kerusakan peradaban ini. Di mana salah satunya, disebut karena pemimpin sebelumnya, yaitu Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.
Namun, dia meyakini salah satu pendekatan kebudayaan untuk melawan itu semua.
"Tapi saya meyakini, dengan pendekatan kebudayaannya, tidak ada catatan yang saya pernah dapat, raja yang baru mau jadi bayang-Bayang raja yang lama. Ini pasti ada waktunya. When the time is come, pasti dia bergerak," jelas Eros.
Pilkada 2024, Disebut Jadi Ajang untuk Mendekati Kekuasaan
Pakar hukum Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti, di Pilkada 2024 ini ada fenomena kepala daerah mendekat dengan kekuasaan.
Misalnya, ada yang datang menemui presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini disampaikannya dalam diskusi di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
"Sangat kelihatan antara yang didukung oleh kekuasaan. Ada yang ke Solo lah gitu berkonsultasi," kata Bivitri.
Dia juga menyoroti banyak paslon yang mengunggah dukungan dari Presiden RI yang juga notabenenya Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, bahkan ada yang berbentuk surat.
Advertisement
Aspek Kekuasaan
Menurutnya, bahwa ada hal yang dipertaruhkan benar-benar oleh kekuasaan di Pilkada 2024, ini.
“Tapi kan artinya ada yang memang sedang betul-betul dipertarungkan paling tidak sampai besok. Atau sampai semua kepala daerah selesai urusannya bahkan di Mahkamah Konstitusi,” kata dia.
Bivitri pun mengatakan, seluruh aspek-aspek yang dikerjakan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu untuk menjaga kestabilan politik nasional.
“Tapi juga dengan memperhitungkan aspek-aspek lainnya untuk menjaga supaya ada kesabilan politik. Paling tidak dimata pemerintah yang sekarang, kestabilan politik ini keliatan sekali mau dijaga dengan rapi,” pungkasnya.
