Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, meminta kepada penyelenggara Pilkada hingga aparat penegak hukum bersifat netral.
Kenneth ingin agar semua pihak bisa mengawal agar proses pilkada di Jakarta berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, agar pemilihan Gubernur Jakarta berjalan dengan baik.
Advertisement
"Pilkada ini bertujuan untuk memilih pemimpin terbaik melalui proses yang jujur, transparan dan adil. Karena Pilkada yang tidak jujur akan mencederai nilai-nilai demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik," kata Kenneth dalam keterangannya, Selasa (25/11/2024).
Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent, pilkada ini bukan hanya ajang memilih seorang pemimpin, tetapi juga menjadi indikator kesehatan demokrasi. Pemimpin daerah yang terpilih diharapkan mampu membawa inovasi dan solusi bagi tantangan daerah masing-masing, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi.
"Kecurangan dalam Pilkada merupakan ancaman serius terhadap demokrasi. Pilkada yang jujur, adil, dan transparan tidak hanya melahirkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi," bebernya.
Gunakan Hak Pilih
Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini pun meminta kepada masyarakat Jakarta untuk menggunakan hak pilih dengan bijak, karena setiap suara memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin yang kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
"Saya meminta kepada masyarakat Jakarta agar bisa datang ke tempat pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditentukan dan jika namanya sudah tertera di daftar pemilik tetap tetapi belum mendapatkan undangan untuk mencoblos atau undangan formulir C6, bisa langsung datang ke tps terdekat dengan membawa Kartu Tanpa Penduduk (KTP). Ingat jangan golput! Karena suara Anda adalah kontribusi nyata untuk kemajuan daerah," sambung Kent.
Selain itu, Kent juga meminta kepada masyarakat agar melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran, seperti manipulasi suara, intimidasi, atau penyalahgunaan wewenang, agar pilkada ini bisa berjalan dengan aman dan baik.
"Masyarakat bisa melapor ke penyelenggara pemilu untuk melaporkan kejadian jika menemukan ketidakjujuran maupun dihalang-halangi dalam pencoblosan nanti ataupun dipersulit di lapangan," tutur Kent.
Advertisement
Pengawas
Menurut Kent, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas, pendukung, dan penjaga demokrasi. Karena ini momentum penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang akan menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan.
"Pilkada merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat kita bisa memastikan proses Pilkada berlangsung jujur, adil, dan transparan. Dan juga akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing," pungkasnya.
