Liputan6.com, Jakarta Kalapas Sukamiskin Wachid Wibowo mengatakan, bakal ada 255 dari 397 warga binaan yang menggunakan hak suaranya di Pilkada 2024 ini.
"Untuk napi di Lapas Sukamiskin tersedia 1 TPS. TPS untuk Pilkada Wali Kota Bandung dan Pilkada Gubernur Jabar," kata dia saat dihubungi, Selasa (26/11/2024).
Advertisement
Dari total tersebut, Wibowo belum bisa memastikan apakah ada nama-nama mantan pejabat atau tidak. Namun, jumlah yang akan menggunakan hak suaranya di Lapas Sukamiskin, disebutnya sudah final.
Dia hanya menyebut, pelaksanaan pencoblosan untuk Pilkada 2024 nanti akan dilaksanakan atau dimulai pada pukul 08.00-12.00 WIB. Kemudian, dilanjutkan pada penghitungan suara pada pukul 13.00 WIB.
"(255) Yang sudah final untuk besok. (Mantan pejabat) Kalau itu saya belum ini, belum lihat jadwal satu persatu sih ya. Mungkin besok baru bisa kelihatan," ungkap Wibowo.
Lalu, untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) nantinya akan ada sembilan orang. Tak hanya itu, TNI-Polri juga akan ikut mengamankan hingga proses tersebut selesai.
"Tadi juga sudah ada dari pengamanan (TNI-Polri) untuk melihat persiapan termasuk dengan dari Bawaslu juga tadi saya ketemu untuk melihat persiapan untuk besok," ujar Wibowo.
"Kalau TNI-Polri kita belum tahu banyaknya ya. Tapi tadi dari TNI-Polri sudah melihat Dalam persiapan, terus koordinasi juga," sambungnya.
Pimpinan MPR Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Money Politik di Pilkada 2024
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengakui money politics atau politik uang harus diwaspadai terutama menjelang waktu pencoblosan di Pilkada 2024.
“Memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung baik itu legislatif maupun ekskutif adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics, jadi saya kira perlu diwaspadai,” kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Eddy meminta aparat hukum menindak tegas semua pelaku money politics, termasuk juga Bawaslu diminta untuk tegas.
“Aparat penegak hukum harus menindaktegas dan konsekuen jika memang ditemukan adanya praktik money politics, begitu juga penyelenggara bawaslu dalam hal ini harus tegas. Termasuk masyarakat, baik itu koalisi masyarkat sipil maupun masyarakat umum, yang merasa bahwa hak mereka tidak dipenuhi, karena adanya money politics,” kata dia.
Advertisement
Politik Uang Harus Dilaporkan
“Calon kepala daerah mereka itu bisa dikalahkan karena ada money politics ya itu harus dilaporkan,” sambungnya.
Meski demikian, Waketum PAN ini tetap meyakini pelaksanaan Pilkada akan berjalan lancar dan tanpa gejolak berarti.
“Kami merasa yakin bahwa pelaksanaan pilkada besok itu berjalan dengan lancar dengan mulus tanpa ada gangguan apapun, karena selama pemilihan berjalan prosesnya berjalan, pilkada in berjalan, itu pun tidak ada gejolak dan tidak ada dinamika di masyarakat,” kata dia.
Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com
