Liputan6.com, Jakarta - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai, kontribusi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau Pilkada serentak terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar.
"Secara fiskal, alokasi belanja pilkada serentak ada kontribusinya (pertumbuhan ekonomi-red), tetapi tidak terlalu signifikan,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (27/11/2024).
Advertisement
Adapun Kementerian Keuangan menyiapkan dana untuk Pilkada mencapai Rp 37,52 triliun. Dana itu disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Ronny mengatakan, sisi lain, penyelenggaraan pilkada serentak memang mendorong konsumsi terutama dari partai politik. Hal ini seiring ada kegiatan kampanye, pembuatan atribut pilkada dan lainnya. "Pilkada berimbas terhadap ekonomi baik formal dan informal. Berdampak jangka panjang dan jangka pendek,” ujar dia.
Seiring pelaksanaan pilkada itu, Ronny menuturkan, pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada kuartal IV 2024 tetapi kontribusinya tidak signifikan. Namun, belanja konsumsi dari non pemerintah akan meningkat.
“Belanja pemerintah dan investasi akan berkontribusi signifikan pada kuartal IV 2024. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 204 bisa mencapai 5,1 persne-5,2 persen,” ujar dia.
Meski demikian, pelaksanaan pilkada, menurut Ronny akan berdampak signifikan terhadap ekonomi daerah. “Masyarakat daerah terlihat antusias. Di daerah ada kampanye, cukup signifikan euforia pilkada,” kata dia.
Ronny menambahkan, momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 juga tidak akan berkontribusi signifikan. Hal ini seiring masyarakat akan menahan belanja seiring pendapatan tidak naik. “(Natal-Tahun Baru) tidak terlalu berpengaruh. Frugal living akan membuat masyarakat tahan belanja dan tidak akan jor-joran,” ujar dia.
Pertumbuhan Ekonomi 8% Bisa Dicapai, Ini Salah Satu Caranya
Sebelumnya, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Rudy Rahmadi, menyampaikan salah satu upaya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yakni dengan menurunkan biaya logistik.
Hal ini sejalan dengan target Indonesia Emas 2045, dimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menargetkan penurunan biaya logistik Indonesia hingga mencapai level 8% dari PDB pada tahun 2045. Target ambisius ini jelas memerlukan upaya yang lebih besar dan lebih terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan.
"Presiden juga telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekurang2nya 8% agar Indonesia terlepas dari middle income trap," kata Rudy dalam sosialisasi Permendag no. 27 tahun 2024, di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Oleh karena itu, guna mewujudkan target tersebut diperlukan inisiatif menyeluruh untuk menghadirkan terobosan solutif yang dapat mempercepat efisiensi dan efektivitas sistem logistik nasional. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melalui peningkatan pemanfaatan program dan layanan NLE, termasuk integrasi dengan Pangkalan Angkutan Barang (PAB).
Kolaborasi yang lebih erat dengan Sistem Pengangkut Multimoda (SSM) dan penerapan kebijakan yang menjadikan penggunaan layanan NLE sebagai syarat bagi barang yang masuk ke pelabuhan juga perlu ditingkatkan.
Inisiatif ini akan mempermudah arus barang, mempercepat proses distribusi, dan pada akhirnya mengurangi biaya logistik yang tinggi, yang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam peningkatan daya saing ekonomi Indonesia.
"Perlu inisiatif secara menyeluruh guna menghadirkan terobosan solutif di seluruh sendi-sendi logistik nasional guna dapat mendorong peningkatan putaran aktivitas ekonomi produktif," ujarnya.
Advertisement
Indonesia Emas 2045
Menurutnya, melalui langkah-langkah strategis ini, ia berharap dapat mengoptimalkan potensi logistik Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mencapai target jangka panjang untuk Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang efisien dalam hal logistik, tetapi juga dapat lebih kompetitif di kancah global.
Lebih lanjut, Rudy menyampaikan, bahwa memasuki akhir semester II tahun 2024, Program National Logistic Ecosystem (NLE) telah mencapai 100% penyelesaian seluruh rencana aksi sesuai dengan amanat Instruksi Presiden No. 5 tahun 2020.
Berdasarkan survei independen dari Prospera, layanan NLE telah terbukti memberikan efisiensi waktu dan biaya yang signifikan. Pada level makro, data terbaru dari Bappenas menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia telah mengalami penurunan hingga mencapai 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Efisiensi Logistik
Namun, meskipun capaian-capaian ini patut diapresiasi, menurutnya kita harus menyadari bahwa perjuangan untuk meningkatkan efisiensi logistik Indonesia belum selesai. Menurut laporan Asian Development Bank, biaya logistik Indonesia masih menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, Indeks Kinerja Logistik (Logistics Performance Index/LPI) Indonesia pada tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata negara-negara mitra (peers).
"Namun demikian, kami merasa perlu untuk mengingatkan bahwa capaian-capaian tersebut belum lah cukup, belum saatnya bagi kita untuk berpuas diri," pungkasnya.
Advertisement
