Megawati Sampaikan Sikap PDIP soal Hasil Pilkada 2024: Jaga Suara dan Kumpulkan Bukti Intimidasi Aparatur Negara

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap resmi partainya terkait hasil penghitungan sementara Pilkada 2024.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 27 Nov 2024, 22:20 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap resmi partainya terkait hasil penghitungan sementara Pilkada 2024. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap resmi partainya terkait hasil penghitungan sementara Pilkada 2024.

Dalam video yang diterima, Megawati awalnya menceritakan bagaimana Pilkada langsung terlaksana pertama kali tahun 2004.

"Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?," kata dia dalam sebuah video dikutip Rabu (27/11/2024).

Presiden kelima RI itu pun mengingatkan, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.

"Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya," tutur Megawati.

"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," sambungnya.

Megawati lantas memberikan lima sikap dan himbauan kepada semua warga. Pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

"Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa," kata dia.

 


Minta Kumpulkan Bukti soal Dugaan Adanya Politik Uang

Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, terutama soal politik uang yang terjadi.

"Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran," pungkasnya.

 


Pernyataan Lengkap Megawati

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap resmi partainya terkait hasil penghitungan sementara Pilkada 2024. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Berikut pernyataan lengkap resmi dari Megawati:

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh,Salam damai sejahtera untuk kita semua, syaloomOm swasti astu,Namo budaya,Salam kebajikan,Rahayu.

Marilah terlebih dahulu kita pekikkan salam nasional kita: Salam Pancasila!!! Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

Saudara-saudara, seluruh rakyat indonesia yang saya cintai dan banggakan,

Pada hari ini seluruh rakyat indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada.

Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Ungkapan bijak ini menegaskan, betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan. Saudara-saudara sekalian,Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan.

Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya.

Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan.

Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?

Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu saya bertanya, dimanakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai.

Saudara-saudara sekalian, Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.

Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya.

Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan.

Saudara-saudara sekalian,Saya mengenal baik Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali. Jawa Tengah bukan hanya “kandang banteng”, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan.

Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah diluar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani.

Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus menerus: “Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran”.

PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.

Ingat, bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan.

Saudara-saudara sekalian,Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.

Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi.

Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan.

Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.

Wassalamualaikum warah matulahi wabarakatuh,

Om santi-santi-santi om. Rahayu

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya