Bangun Program 3 Juta Rumah, Maruarar Incar Lahan KAI di Sekitar Stasiun Manggarai

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat.

oleh Tim Bisnis diperbarui 28 Nov 2024, 11:45 WIB
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta menajdi calon lokasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. (Winda Nelfira).

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta menajdi calon lokasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait."Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survey dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," tutur Menteri Ara panggilan akrabnya saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Manggarai, Jakarta, ditulis Kamis (28/11/2024).

Menteri Ara menilai, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat. Hal ini mengingat lokasinya berada di kawasan strategis di perkotaan sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.

Pihaknya menyatakan akan berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun perencanaan program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai. 

Hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat sekaligus mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

"Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survei dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," tutur dia 

Berdasarkan data yang ada, PT KAI saat ini juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun 4 hunian berbasis TOD di sejumlah titik stasiun yang ada. Lokasinya antara lain di Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat dan Semesta Parayasa.

 


Pengembangan TOD

Maruarar Sirait memberikan keterangan saat pengumuman Satgas Independen Antimafia Bola Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Rabu (20/09/2023). (Bola.com/Bagaskara Lazuardi)

Untuk pengembangan TOD ke depan, PT KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektar yang siap untuk hunian terintegrasi. Beberapa lokasi yang tengah disiapkan antara lain di Kota Solo yakni di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya, Stasiun Cicayur di BSD, Tangerang dan Stasiun Sudimara di Bintaro, Tangerang.

Pada kunjungannya ke Stasiun Manggarai, Menteri PKP Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menaiki kereta rel listrik (KRL) guna meninjau kawasan hunian yang ada di pinggiran Stasiun Manggarai. Adanya koordinasi yang intens antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN diharapkan memperoleh data lahan disertai potensi pemanfaatan untuk perumahan.

"Untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun milik PT KAI bisa mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian terintegrasi. Jadi hunian vertikal yang dekat dengan moda transportasi kereta api sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat saat bekerja," ujar Menteri BUMN Erick Thohir.

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com


Maruarar Pelototi Banyak Kawasan Kumuh di Aset Milik KAI

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir berkeliling mengecek beberapa apartemen berkonsep transit oriented development (TOD). (Foto: Maulandy R)

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyoroti banyak aset milik PT KAI (Persero) dan anak usahanya yang tidak tertata dan terkesan kumuh.

Pernyataan itu disampaikannya saat akan berkeliling menaiki KRL Commuter Line Jabodetabek bersama Menteri BUMN, Erick Thohir dari Stasiun Pondok Cina di Depok menuju Stasiun Manggarai di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Ara lantas menyayangkan kondisi aset KAI yang tidak dimanfaatkan baik. Lantaran di beberapa titik banyak muncul rumah tidak layak huni di sepanjang sisi jalur kereta.

"Kita akan mematangkan peluang, masalah, dan kesiapan. Karena banyak tanah negara yang ideal, tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh," serunya.

Untuk itu, ia mengajak stakeholder terkait mencari solusi guna mengatasi pemukiman kumuh di tepian jalur kereta api. "Contohnya, kita pindahkan (masyarakat setempat) dan kita bangun yang baik. Tapi pindahkan ini juga harus ada solusinya, mereka yang dipindahkan tinggalnya dimana," imbuhnya.

 

 

 


Komitmen untuk Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir berkeliling mengecek beberapa apartemen berkonsep transit oriented development (TOD). (Foto: Maulandy R)

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga telah membuat komitmen untuk mendukung program 3 juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini diwujudkan dengan menyediakan lahan milik perusahaan BUMN di sekitar stasiun kereta api.

"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan Kementerian PU sebenarnya, awalnya mengenai tadi stasiun-stasiun kereta api itu, lahannya yang tidak maksimal dulunya kan sekarang sudah dibangun, menjadi TOD bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," ujar Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Erick juga berkolaborasi dengan Maruarar Sirait untuk menyediakan lahan sitaan koruptor hingga tanah milik BUMN, untuk pembangunan 3 juta rumah per tahun.

"Pak Ara sekarang sedang me-maping-kan mana perumahan rakyat. Makanya beliau mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun," ujar dia.


Lahan Milik BUMN

Dia mengatakan, pengoptimalan lahan milik BUMN hingga hasil sitaan koruptor ini bertujuan untuk memangkas cicilan maupun sewa rumah bagi rakyat. Dengan ini, masyarakat dapat mencicicil maupun menyewa rumah menjadi lebih murah.

"Memang tentu harga rumahnya harus jauh lebih murah, makanya lahannya dicari yang tentu yang tidak perlu dibeli gitu misalnya," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan perpanjangan tenor KPR menjadi 30 tahun. Perpanjang tenor ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat untuk memiliki rumah.

"Makanya kita mendorong yang namanya mortgage-nya itu cincilan rumah diperpanjang dari 15 hingga 30 tahun, dan itu nanti ekonominya akan terpengaruh," ucapnya.

 

Infografis Jurus Pemerintahan Prabowo - Gibran Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya