Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Betty Epsilon, menyampaikan perkembangan penggunaan Sistem Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap saat Pilkada Serentak 2024.
Menurut Betty, Sirekap dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai alat bantu petugas penyelenggara pemilu dalam mendokumentasikan C hasil.
Advertisement
"KPU sudah mengembangkan penggunaan Sirekap dalam Pilkada Tahun 2024. Berdasarkan pembelajaran dari penggunaan Sirekap pemilu tahun 2024 bahwa Sirekap ada sebagai alat bantu KPPS dalam mendokumentasikan hasil perhitungan suara di TPS," kata Betty kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Kamis (28/11/2024).
Betty mengakui banyak pertanyaan dari masyarakat terkait info publik yang ditayangkan oleh Sirekap melalui situs resmi KPU yaitu www.pilkada2024.go.id.
"Jadi Sirekap info publik di seluruh Indonesia dapat melihat publikasi C hasil melalui laman pilkada2024.kpu.go.id yang berisikan informasi perolehan suara dan proses rekapitulasi berjenjang nanti di PPK dan seterusnya," jelas dia.
Betty mencatat, hasil informasi sementara sejumlah wilayah disebut sudah hampir masuk seluruh data C hasil. Dia memastikan, jika ada data anomali tidak bisa langsung muncul di publik melainkan ada penelitian internal, sehingga kebingungan masyarakat dapat dicegah.
"Kalaupun ada data anomali itu tidak langsung publish. Kita akan unpublish dulu untuk dicek datanya kesesuaian datanya dengan form c hasil yang diisi oleh setiap KPU kabupaten-kota," jelas Betty.
Sebagai informasi, data se-Indonesia dari Sirekap untuk tingkat provinsi sudah masuk sebanyak 81,8% untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan untuk kepala daerah tingkat wali kota dan bupati, data yang sudah masuk ke Sirekap sebanyak 80,0%.
Diketahui, data provinsi 81,8% tersebar di 351.203 TPS kemudian untuk data Kabupaten-Kota yakni 80,0% setara dengan 336.319 TPS.
KPU Ungkap Sejumlah Temuan Masalah Pilkada Serentak 2024
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyampaikan, debut Pilkada Serentak 2024 di 545 daerah secara umum berjalan baik. Meski begitu, bukan berarti tidak ada masalah.
Menurut Komisioner KPU Idham Holik, masalah terjadi ada di beberapa daerah seperti dari penundaan atau pemungutan suara ulang, hingga konflik di tempat pemungutan suara (TPS).
"Terdapat 110 TPS yang harus menggelar pemungutan suara susulan. Beberapa TPS di antaranya adalah Kabupaten Asahan, Binjai, Deliserdang, Kota Medan, dan Nias," kata Idham Holik kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Kamis (28/11/2024).
Idham mengatakan, daerah yang akan melangsungkan pemungutan suara lanjutan ada 7 TPS. Kemudian, tercatat dua daerah yang melakukan pemungutan suara ulang.
"Data yang masuk ke kami di Jawa Barat ada dua, satu Kabuaten Karawang dan yang kedua Sukabumi," jelas Idham.
Idham menambahkan, pemungutan suara ulang juga terjadi di Kalimantan Barat yakni 1 TPS. Sementara itu, data di daerah lainnya masih dalam proses rekapitulasi.
Idham menilai adanya masalah di Pilkada 2024 bukan tanpa sebab. Pemungutan suara susulan terjadi karena adanya faktor alam, seperti banjir yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian, terjadinya pemungutan suara ulang dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
"Selanjutnya, (penyebab) pemungutan suara lanjutan karena ada tahapan yang berhenti," jelas Idham.
Idham memastikan, setiap masalah di Pilkada 2024 akan diselesaikan segera dalam waktu dekat.
Idham melaporkan, ada kejadian luar biasa yang menurut dia sangat menonjol. Hal itu terjadi saat proses pemungutan suara di Jambi. Di mana salah satu TPS di sana terjadi kotak suara dibakar oleh saksi.
"Kami masih mendalaminya karena ada kesalahpahaman di antara saksi dengan KPPS dan saat ini sedang ditangani oleh KPU provinsi Jambi," Idham menutup.
Advertisement
