Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mempersilakan semua pihak yang menuding adanya pengerahan aparat di Pilgub Jawa Tengah (Jateng) untuk pemenangan paslon tertentu, melapor ke Bawaslu.
"Jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi dan juga kemudian ada di beberapa media mungkin akan bisa dibuktikan apabila kemudian ada laporan ke Bawaslu, ke Gakkumdu, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya," kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Advertisement
Menurut Dasco, unggulnya paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) di sejumlah daerah adalah kemenangan rakyat keseluruhan.
"Jadi kemenangan pilkada pada saat ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia pada pesta demokrasi dan tentunya setelah pilkada, lima hari kemudian kita sama sama melihat ke depan untuk membangun Indonesia, membangun bangsa dalam rangka kemajuan Indonesia," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap resmi partainya terkait hasil penghitungan sementara Pilkada 2024.
Dalam video yang diterima, Megawati awalnya menceritakan bagaimana Pilkada langsung terlaksana pertama kali tahun 2004.
"Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?,” kata Mega dalam video dikutip Rabu (27/11/2024).
Mega mengingatkan, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.
"Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya," kata dia
"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," sambungnya.
Megawati: Galang Kekuatan Agar Suarakan Kebenaran
Mega lantas memberikan lima sikap dan imbauan. Pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.
"Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa," kata dia.
Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, terutama soal politik uang yang terjadi.
"Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran," pungkasnya.
Advertisement
