Menteri Pangan Gelar Ratas, Ini Hasilnya

"Baru saja disepakati, bahwa nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah, nanti akan diatur melalui Perpres, itu akan diatur oleh pusat. Nanti satu desa, satu penyuluh pertanian," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers hasil Ratas Menteri Bidang Pangan.

Kedua, pembangunan nfrastruktur irigasi untuk mengatasi sawah satu kali tanam. Pasalnya masalah irigasi yang terbatas menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Banyak sawah di Indonesia, terutama yang mengandalkan curah hujan, hanya dapat ditanami sekali dalam setahun. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan anggaran di tingkat daerah.

Maka melalui kebijakan baru, pembangunan irigasi untuk sawah dengan luas antara 1.000 hingga 3.000 hektar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. 

Alhasil Kementerian Pertanian akan turut serta dalam membangun irigasi di daerah-daerah yang mengalami kesulitan anggaran, untuk memastikan bahwa sawah dapat ditanami lebih dari sekali dalam setahun.

"Sawah kita, baik di Pulau Jawa, di Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain, yang hanya satu kali tanam. Artinya, sawah yang satu kali tanam itu tidak ada irigasinya, karena mengandalkan curah hujan. Nah, kenapa begitu? Karena keterbatasan anggaran dari daerah," ujarnya.

"Jadi, kalau anggaran Mentan ada, Mentan juga yang tidak bisa dibangun, walaupun seribu hektar oleh bupati, maka Mentan juga bisa, pusat bisa membangun itu," tambahnya.

Kesepakatan ketiga, yakni swasembada garam. Menurutnya masalah garam juga menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya dalam upaya mengurangi ketergantungan pada impor garam untuk konsumsi. 

Zulkifli Hasan menegaskan, pada 2025, Indonesia tidak akan lagi mengimpor garam untuk keperluan konsumsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Ke depannya, tanggung jawab produksi garam industri akan dialihkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, yang diharapkan dapat mencapainya dalam dua tahun mendatang. Kementerian Kelautan diharapkan untuk memperkuat kapasitas produksi garam dalam negeri guna memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi domestik.

"Dari Menteri Kelautan, karena ini tanggung jawab untuk garam itu juga bagian dari pangan, harus swasembada. Dan tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi.

Itu diatur oleh Perpres 126. Enggak boleh lagi. Jadi tanggung jawabnya besar, dan dua tahun lagi dibebankan kepada Menteri Kelautan juga untuk garam industri. Harus bisa produksi sendiri. Oh ini kan luar biasa beratnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah mempercepat target swasembada pangan dari semula tahun 2028, menjadi tahun 2027. 

“Sekarang sudah maju lagi, kemarin Presiden (Prabowo) mengumumkan di KTT G-20 dan KTT APEC (target) swasembada pangan bukan di 2028 tapi dimajukan ke 2027,” ungkap Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

“Jadi kita punya waktu hanya 2 tahun untuk bekerja keras (penuhi target swasembada pangan),” ujarnya.

Usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan, Zulhas menyebut, pihaknya akan bekerja cepat dengan target swasembada pangan yang dipercepat.

Seperti diketahui, rapat tersebut menghasilkan 4 kesepakatan yaitu kewenangan neraca komoditas yang kini tidak hanya masuk dalam lingkup kerja Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, tetapi juga masuk dalam Badan Pangan Nasional.

Penyaluran Pupuk

Kesepakatan kedua, adalah terkait penyaluran pupuk yang akan diharmonisasi dan memangkas beberapa syarat. 

“Dulu ada banyak SK dari Bupati, Gubernur, hingga SK dari Menteri Perdagangan. Sekarang dipangkas langsung cukup SK Mentan. Mentan tugaskan PT Pupuk Indonesia langsung ke penyalur atau ke kios, atau Gapoktan. Tinggal mana yang sudah siap," jelas Zulhas.

Selanjutnya, ada kesepakatan mengenai transformasi kelembagaan Perum Bulog. Menurut Zulhas fungsi Bulog harus dikembalikan untuk mencapai swasembada pangan.

Namun Zulhas menyebut, kepastian mengenai perubahan kelembagaan Bulog masih dibahas lebih lanjut dalam beberapa waktu mendatang. "Sudah disepakati tadi yang penting lembaganya akan ada perubahan nanti seperti apa, kita bahaskan lagi minggu depan Marathon," bebernya.

Keempat, adalah mengenai penyaluran subsidi pupuk, di mana penyalurannya akan diubah dalam bentuk volume. "Kita putuskan volumenya 9,55 juta ton. Kalau uang kurang menyesuaikan," imbuhnya.