Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ikut resah dengan judi online (judol) dan pinjaman online alias pinjol yang menyengsarakan masyarakat.
Dia pun turun langsung menemui konstituennya di Pasuruan, Jawa Timur, demi mengampanyekan bahaya judol dan jerat pinjol, di mana dia menggelar penyuluhan di dua lokasi berbeda, yakni di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dan Kecamatan Purworejo di Kota Pasuruan.
Advertisement
Di Grati, politikus Partai Golkar itu juga mengajak perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyosialisasikan bahaja judol.
Misbakhun menyatakan, judol membawa pengaruh buruk yang sangat besar bagi masyarakat tingkat bawah. Menurut dia, roda perekonomian masyarakat yang seharusnya berputar akhirnya harus tersendat karena uangnya digunakan judol.
“Judi online ini mengisap ekonomi. Masyarakat makin susah dan negara dibikin susah karena jumlah uang yang beredar di Indonesia menjadi menyusut,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).
Dia menambahkan sudah banyak cerita memilukan tentang efek judol. Misalnya, banyak kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak berani kepada orang tua, bahkan bunuh diri yang terpicu efek judol.
Oleh karena itu, Misbakhun mewanti-wanti konstituennya tidak terbujuk iming-iming untung besar dari judol. “Jangan sampai uang yang seharusnya untuk makan dan kebutuhan anak bersekolah malah dialihkan untuk judi online dan berharap uangnya bisa kembali berlipat ganda,” kata Misbakhun.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim tersebut juga mengajak semua konstituennya ikut aktif menangkal bahaya judol di lingkungan masing-masing. “Masyarakat harus diingatkan tentang bahayanya judi online yang sangat merusak sendi ekonomi masyarakat dan negara,” jelasnya.
Yakin Pemerintah Prabowo Tak Akan Kompromi
Misbakhun menambahkan efek negatif judol yang begitu masif membuat pemerintah turun tangan. Menurut dia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mau kompromi dengan judol.
“Saat ini Presiden Prabowo Subianto sangat serius dalam memberantas judi online di tengah masyarakat. Seluruh komponen, baik penegak hukum dan seluruh lembaga keuangan, diminta untuk terus berkoordinasi dalam pemberantasannya serta menindak tegas judi online yang makin merajalela,” katanya.
Adapun di Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Misbakhun berbicara tentang pinjol yang bekelindan dengan judol. Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menyebut banyak pinjol ilegal memanfaatkan warga yang sedang kesulitan keuangan, termasuk menyasar para korban judol.
“Saya ingin warga Pasuruan jauh dari jeratan pinjaman online ilegal yang biasanya sangat dekat dengan judi online. Kita ingatkan kepada masyarakat Pasuruan agar terus waspada terhadap tawaran-tawaran yang hadir di tengah makin kencangnya arus digitalisasi saat ini,” katanya.
Advertisement
Minta Berhati-hati
Misbakhun menuturkan memang layanan pinjol mudah diakses karena kecanggihan teknologi saat ini. Namun, dia menegaskan banyak penyedia pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK.
“Jadi, kita harus berhati-hati dan jangan sampai data kita diakses, karena data pribadi kita di handphone bisa diambil dan akan menjadi masalah,” tutur sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu.
Pada kesempatan sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo tak memungkiri kemungkinan judol dan pinjol menjerat warganya.
Oleh karena itu, Adi mengapresiasi langkah Misbakhun dan OJK yang turun langsung menemui masyarakat Kota Pasuruan demi mengampanyekan bahaya pinjol dan judol.
“Semoga dengan adanya sosialisasi seperti ini agar kita menjadi paham dan menghindari,” kata tokoh muda yang akrab disapa dengan panggilan Mas Adi itu.
