Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN merilis Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penyebarluasan dan peningkatan pemanfaatan akses dan data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 (PK-24) kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja.
Advertisement
Selama ini, data tersebut telah dimanfaatkan sebagai landasan pengambilan kebijakan oleh kementerian/lembaga terkait, seperti Kemenko PMK, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian PUPR.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menekankan bahwa data merupakan kekuatan yang besar untuk menjalankan program.
Data keluarga memuat data 'by name by address' yang dilengkapi dengan informasi karakteristik: kependudukan, pemakaian kontrasepsi, pembangunan keluarga, karaktristik rumah layak huni, informasi geospasial, juga dilengkapi dengan karakteristik sosial ekonomi. Dengan intervensi berbasis data, diharapkan program dapat lebih tepat sasaran.
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Auditorium Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Jumat (29/11/2024), menandai 30 tahun telah dilaksanakannya Pendataan Keluarga sejak dimulai tahun 1994.
Acara dihadiri juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.
75,7 Juta Keluarga Terdata pada 2024
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga(Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat hingga saat ini terdapat 75.653.359 keluarga terdata atau mencakup 86,1 persen dari estimasi 87.845.879 keluarga.
Hal itu disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji dalam rilis hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2024.
“Bahwa di Indonesia hari ini ada 75 juta keluarga. Ini (data keluarga), nanti menjadi kekuatan ketika kita akan melakukan intervensi maupun program, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan di kementerian,” kata Wihaji di Jakarta, Jumat (29/11/2024) seperti dilansir Antara.
Dari jumlah keluarga terdata tersebut, Wihaji merinci ada 40.434.011 Pasangan Usia Subur (PUS), 11.539.365 keluarga dengan kepala keluarga perempuan, dan 3.784.725 keluarga yang memiliki anak 0-23 bulan.
Selanjutnya terdapat 9.141.919 keluarga yang memiliki anak 24-59 bulan, 36.601.143 keluarga yang memiliki anak remaja berumur 10-24 tahun, serta 21.157.348 keluarga yang memiliki individu berusia di atas 60 tahun.
Wihaji menyampaikan data yang dirilis Kemendukbangga/BKKBN ini dapat dijadikan sebagai fondasi untuk mengambil kebijakan yang lebih presisi, seperti terkait dengan program stunting. Data ini juga menjadi basis yang dapat dimanfaatkan dan dikolaborasi dengan kementerian/lembaga lainnya.
Adapun BKKBN telah menjalankan pemutakhiran data keluarga sejak tahun 1994 atau telah berjalan selama 30 tahun. Pemutakhiran data ini juga sejalan dengan amanah Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
Sebagai lembaga yang kini bertransformasi menjadi kementerian, Wihaji juga menegaskan Kemendukbangga/BKKB harus memiliki kebaruan dalam menjalankan program-program mencakup penekanan baru, kultur baru, cara kerja baru, hingga paradigma baru.
Dalam menjalankan fungsinya, ia menyampaikan kementerian menjalankan dua fokus utama yaitu kependudukan dan pembangunan keluarga. Fokus kependudukan diharapkan menghasilkan outcome pengendalian penduduk, sedangkan fokus pembangunan keluarga diharapkan menghasilkan outcome keluarga Indonesia yang mandiri, bahagia, dan tenteram.
"Itu outcome-nya sebagai indikator. Apapun yang kita kerjakan, dua hal, pengendalian dan pembangunan keluarga. Inilah yang nanti akan kami lakukan,” kata Wihaji.
Advertisement
