Liputan6.com, Jakarta - Jutaan mengemudi ojek online atau ojol siap turun ke jalan melakukan aksi demo jika memang pemerintah melarang mereka untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono.
"Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini," kata Igun dikutip dari Antara, Sabtu (30/11/2024).
Advertisement
Seperti diketahui, Menteri ESDM Bahlil sebelumnya mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. Hal ini karena kendaraan yang dipakai ojol masuk jenis kendaraan untuk usaha dan bukan kendaraan umum.
Igun menilai rencana pencabutan BBM subsidi tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, banyak pengemudi ojol kesulitan mencukupi kebutuhan harian, bahkan untuk membeli BBM bersubsidi sekalipun.
"Jangankan untuk membeli BBM non subsidi, terkadang untuk mengisi BBM subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi," ucap Igun.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat memperhatikan dan mensejahterakan pengemudi ojol, salah satunya dengan tidak mencabut BBM bersubsidi bagi mereka.
"Ojol ini penghasilan tidak seberapa bahkan sudah menjadi sapi perah dari perusahaan aplikasi. Dimana hati nurani kepada rakyat kecil yang berprofesi sebagai ojol," ujarnya.
Dia menegaskan dampak jika subsidi BBM bagi ojol dibatasi atau dicabut maka inflasi akan melonjak, karena jumlah empat juta pjol diseluruh Indonesia melayani sekitar 21 juta pengguna jasa ojol.
Kemudian 60-70 persen pengemudi ojol menjalankan profesi sebagai pengiriman barang atau kurir barang, yang menjadi tulang punggung ekonomi digital.
Revisi Tarif Jasa Ojol
Garda Indonesia juga akan meminta revisi tarif jasa ojol jika kebijakan ini tetap diberlakukan. Menurut mereka, kenaikan tarif diperlukan untuk mengkompensasi beban operasional yang meningkat akibat pembatasan BBM bersubsidi.
"Dan kami juga akan tuntut perusahaan aplikasi hingga pemerintah baik Kemenkomdigi maupun Kemenhub untuk revisi biaya jasa ojol agar dinaikkan biaya jasanya, lalu yang akan dirugikan bukan saja ojol namun seluruh pengguna jasa ojol," tegasnya.
Menurutnya keputusan tersebut tidak realistis karena mengabaikan kondisi di lapangan. Apalagi, banyak pengemudi ojol harus mengorbankan kebutuhan dasar mereka hanya untuk memastikan kendaraan tetap beroperasi.
"Jangan main asal cabut atau batasi BBM subsidi bagi ojol hanya karena nopol plat hitam bukan kuning seperti angkutan umum," ucapnya.
Dengan ancaman mogok nasional yang melibatkan jutaan pengemudi ojol, Garda Indonesia mendesak untuk segera mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Harus batalkan rencana mencabut subsidi BBM bagi pengemudi ojol atau akan terjadi gelombang aksi massa ojol di seluruh Indonesia dan kami akan gerakan massa ojol seluruh Indonesia untuk demo besar maupun mogok nasional," tegas Igun.
Advertisement
Alasan Pemerintah Buka Opsi Ojol Tak Berhak Isi BBM Subsidi Pertalite
Pemerintah terus menggodok skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kriteria penerima subsidi BBM, termasuk untuk pengemudi ojek online (ojol), masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final.
Alasan Utama: Fokus pada Transportasi Publik
Salah satu alasan utama pengemudi ojol dipertimbangkan tidak masuk dalam daftar penerima subsidi adalah jenis kendaraan yang mereka gunakan.
Kendaraan ojol dianggap sebagai alat usaha pribadi, berbeda dengan transportasi publik yang dinilai lebih memerlukan subsidi untuk mendukung mobilitas masyarakat luas.
Menurut Bahlil, BBM subsidi sebaiknya dialokasikan untuk mendukung sektor transportasi umum yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan distribusi subsidi yang lebih adil dan merata.
Perumusan Data Penerima Subsidi
Keputusan ini juga akan didasarkan pada data penerima subsidi yang tengah disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi acuan untuk memastikan subsidi benar-benar diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Skema Subsidi Campuran
Sebagai solusi efisiensi, pemerintah sedang mengkaji opsi skema subsidi campuran (blending subsidy).
Dalam skema ini, subsidi diberikan dalam dua bentuk: subsidi langsung pada barang (BBM) dan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dengan pendekatan ini, daya beli masyarakat tetap terjaga, sementara anggaran subsidi bisa digunakan secara lebih efektif.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan efisiensi anggaran, sembari memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu.
Advertisement
