Liputan6.com, Jakarta - Polemik politik semakin memanas usai PDI Perjuangan (PDIP) melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usulan ini muncul setelah hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka.
Advertisement
PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian (polisi), yang mereka istilahkan sebagai 'parcok' atau partai cokelat.
Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Kanjeng Pangeran Norman pun menanggapi hal tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu, dia menyebut, adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP.
"PDIP kalah di kandang sendiri, jangan cari kambing hitam. Sejak Prabowo Subianto menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif," ujar Norman, melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2024).
Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85% kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar.
Karena, kata dia, semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.
"Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik," terang Norman
Dinilai Perkeruh Suasana
Norman juga menyoroti langkah PDIP yang dinilai justru memperkeruh suasana dengan menyalahkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh tertentu.
"Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85% sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi, biar PDIP tidak semakin kerdil," kata dia.
"Kekalahan PDIP menunjukkan bahwa basis pendukung mereka mulai rontok dan beralih ke partai lain, seiring dinamika politik yang berubah," jelas Norman.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya pada hari pencoblosan tanggal 27 November.
"DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan, karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi. Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek," tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 November 2024.
"Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga Pj kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi," sambungnya.
Advertisement
PDIP Sebut Pilkada 2024 Penuh Ambisi Jokowi, Aksi Parcok dan Pj Kepala Daerah
Hasto mengulas anomali besar yang terjadi di Pilkada Banten, bahwa terjadi mobilisasi instrumen negara, baik aparatur dan sumber daya. Kemudian Pilkada Sumatera Utara, yang menggunakan simbolisasi beras untuk rakyat miskin.
"Dengan kode BN, Beras Nasional. Sebagai akronim juga BN dari Bobby Nasution," ucap dia.
Dia juga membahas Pilkada Jawa Tengah, bahwa terjadi upaya keras untuk menghancurkan kandang banteng. Namun begitu, PDIP tetap kuat menghadapi banyaknya gelombang tekanan dari berbagai arah.
"Nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto.
Selain itu, Pilkada Jawa Timur dan Sulawesi Utara disebutnya mengalami hal serupa dengan Banten.
"Untuk itu nanti terhadap kehadiran parcok dan Pj Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus (menyampaikan). Dan kemudian nanti saudara Ronny membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan, karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini," Hasto menandaskan.
