Liputan6.com, Jakarta Polri tengah menjadi sorotan pasca helatan Pilkada 2024 ini, pasalnya ada kalangan masih berpandangan institusi tersebut cawe-cawe, meskipun belum ada yang melapor secara resmi.
Terkait hal itu, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Agus Herlambang, menyebut sejauh ini kinerja Polri masih baik. Bahkan, dalam survei salah satu Lembaga di bulan Juni 2024 atau pasca pilpres dan pileg, warga masih memberikan penilaian positif.
Advertisement
Menurut dia, sejauh ini, pihak kepolisian masih dipercaya oleh warga masyarakat. Sehingga tak perlu ada yang membuat Lembaga tersebut diganti tupoksinya maupun ada aturan baru.
"Polri baik-baik saja, kinerjanya prima, dipercaya warga," kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).
Sementara itu, juru bicara DPP PSI, Wiryawan meminta semua pihak bisa menerima apapun hasil Pilkada 2024. Dia berharap tak ada yang menyalahkan orang lain.
"Cobalah belajar menerima dengan lapang dada dan ikhlas," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).
Wiryawan meminta, bagi pihak yang kalah jangan mencoba untuk memanasi situasi politik yang ada. Sehingga dianggap membuat masyarakat keembali gusar.
"Jangan justru menghasut rakyat, melempar agitasi tanpa dasar, yang ujung-ujungnya hanya ingin membuat kekacauan di ruang percakapan publik,” ungkap dia.
Habiburokhman Gerindra Bantah Ada 'Partai Cokelat' di Pilkada 2024
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa isu adanya keterlibatan 'Partai Cokelat' yang dikonotasikan dengan aparat kepolisian di Pilkada 2024 merupakan kabar bohong atau hoaks.
"Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokelat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks," kata Habiburokhman saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11) seperti dilansir Antara.
Menurut dia, tudingan adanya keterlibatan partai cokelat pada Pilkada 2024 secara logika tidak masuk akal sebab kompetisi pilkada tak melulu antara dua kubu.
Melainkan, lanjut dia, partai politik (parpol) bisa berkoalisi berbeda dengan parpol lainnya untuk mencalonkan kandidat tertentu di setiap wilayah.
"Jadi hampir tidak mungkin Kapolri yang menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu karena pilkada itu bisa terjadi mix antarkubu partai-partai politik," ujarnya.
Advertisement
Harus dengan Bukti Kuat
Dia pun mengingatkan kepada setiap anggota dewan untuk senantiasa mengeluarkan pernyataan dengan didasari oleh bukti yang kuat.
Sebab, kata dia, meski pernyataan tersebut tak berimplikasi pada persoalan hukum, namun dapat berimplikasi pada persoalan etik anggota dewan yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
"Kami minta sesama teman-teman anggota DPR walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi karena ini isu yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif," tuturnya.
