Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengungkapkan pengalaman menarik saat berbincang dengan salah satu ketua umum partai lain.
Dalam pembicaraan tersebut, disampaikan bahwa partai tersebut membutuhkan dana hingga puluhan miliar rupiah untuk mendukung satu calon legislatif (caleg).
Advertisement
"Saya kemarin ketemu salah satu sahabat saya ketua umum (ketum) partai, sahabat dekat saya. Dia cerita satu orang subsidinya untuk caleg 20 miliar. Saya bilang kalau itu diserahin ke kader PKB, 1 orang 20 miliar minimal jadi 3 kursi bagi orang PKB," ungkap Cak Imin dalam sambutannya di acara Munas V Sayap Kanan Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Sabtu (30/11/2024).
Cak Imin menambahkan bahwa ketua umum partai tersebut terkejut mendengar hal itu. Ia menjadikan cerita ini sebagai gambaran keunggulan PKB, terutama dari segi efisiensi dan kekuatan kadernya, termasuk peran tokoh perempuan yang mandiri serta memiliki strategi jitu dalam merebut hati rakyat.
"Jaga itu, pelihara itu, kita tingkatkan bersama-sama menjaga dan merawat demokrasi dengan hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, optimisme ini harus terus menjadi semangat kita. Kita tetap harus menjaga militansi, cita-cita, ideologi, dan harapan menghadapi berbagai tantangan yang sangat sulit dan tidak pernah kita bayangkan," tutup Cak Imin.
Munas Ke-V Perempuan Bangsa
Diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) ke-V sayap kanan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah berlangsung di Hotel Sultan, Sabtu (30/11), dengan tema diskusi "Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya Menuju Indonesia Emas 2045."
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPA), Veronica Tan, menjadi salah satu narasumber yang membahas berbagai persoalan di kementeriannya, termasuk pelecehan seksual, kekerasan, dan perdagangan orang.
"Banyaknya laporan kasus, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kami sedang 'belanja masalah' untuk mencari akar permasalahannya," ucap Veronica dalam diskusi tersebut.
Menurut Veronica, banyak masalah yang dihadapi perempuan, seperti kekerasan, dapat diatasi melalui pemberdayaan ekonomi. Ia menekankan pentingnya kemandirian ekonomi perempuan sebagai pondasi kesetaraan gender.
"Perempuan tidak mandiri secara ekonomi, mereka bergantung pada suami atau pihak lain. Kalau ekonomi perempuan diberdayakan, mereka pasti berani speak up dan mengurus anak dengan lebih baik," ungkapnya.
Di sisi lain, aktor sekaligus seniman muda, Chiki Fawzi, menekankan perlunya aksi nyata dari kaum perempuan agar tidak lagi menjadi objek kekerasan.
"Dengan menyuarakan sesuatu dan membarenginya dengan aksi nyata, dampaknya akan lebih besar. Perempuan harus berdaya dulu, harus punya keterampilan," ucap Chiki.
Advertisement
Keterbatasan dalam Pemberdayaan Perempuan
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, menyoroti keterbatasan kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam memberdayakan perempuan secara langsung.
"Kemen PPPA tidak punya wewenang memberdayakan langsung. Kalau butuh dukungan UMKM, itu wewenang kementerian UMKM. Kalau ketenagakerjaan, itu ada Kemnaker," ujar Rahayu.
Saraswati juga menegaskan pentingnya pendidikan bagi perempuan. "Jangan bilang, 'buat apa kuliah S2 atau S3?' Kita harus memberdayakan anak-anak perempuan kita agar mereka bisa mendukung sesama perempuan," lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyinggung tantangan budaya dan tafsir agama dalam kesetaraan gender.
"Di masyarakat, budaya sering kali mendahulukan laki-laki, sementara perempuan diabaikan. Angka kematian ibu masih 184 per 100.000 kelahiran. Kita perlu menggandeng pemuka agama agar suara kesetaraan lebih didengar," pungkas Nihayatul.
Reporter: Rahmat Baihaqi
Sumber: Merdeka.com
