AHY Usul Tambahan Anggaran 2025 Rp 273 Miliar, untuk Apa Saja?

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2023 di Bali. Peninjauan dilakukan di ruas Jalan Lembean-Langgahan, Kabupaten Bangli, yang memiliki total panjang 8,61 km.

AHY mengatakan, program IJD dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023, untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah di seluruh Indonesia. Termasuk, salah satunya di Bali.

"Pekerjaan IJD di Kabupaten Bangli, yaitu di ruas jalan Lembean-Langgahan sepanjang 8,61 km, tadinya lebarnya 3,5 meter dan kini 5 meter. Dengan ketebalan kurang lebih 11 cm. Mudah-mudahan pekerjaannya baik, sehingga kuat dan tahan lama," kata AHY dalam siaran pers resmi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rabu (12/11/2024).

Menurut dia, selesainya IJD telah menghadirkan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik dari segi peningkatan ekonomi, dukungan konektivitas dan mempersingkat waktu tempuh.

"IJD ini telah meningkatkan ekonomi masyarakat, utamanya karena dengan semakin baiknya konektivitas antar desa, maka perpindahan barang dan manusia menjadi semakin singkat. Bahkan (waktu tempuh) dari kurang lebih 45 menit sekarang bisa menjadi 15 menit. Artinya, jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. IJD juga mendukung kawasan produktivitas ekonomi, seperti di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata," bebernya.

Terkait pelaksanaan Program IJD, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan akan terus melanjutkan pelaksanaan IJD di seluruh Indonesia. Terutama Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata utama di Indonesia.

"Terkait IJD, nanti akan kami teruskan karena pentingnya jalan daerah ini bagi konektivitas masyarakat. Nanti pada tahun 2025 dan seterusnya, kami akan kembali fokus ke IJD, sebagai salah satu infrastruktur yang paling efektif untuk mempercepat konektivitas antar daerah. Sebab masih banyak jalan nasional dan jalan daerah yang belum tersambung dengan baik, sehingga tentu akan kami lanjutkan," tegasnya.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Nyoman Suaryana menerangkan, latar belakang pelaksanaan program IJD di Indonesia karena adanya gap kondisi jalan yang cukup besar antara jalan nasional dan jalan daerah. Dengan Jalan Nasional berada dalam kondisi mantap 92 persen, Jalan Provinsi di angka 73 persen, dan Jalan Kabupaten di angka 60 persen.

Melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, dibangun 8 ruas jalan daerah di Provinsi Bali dengan total panjang 34,4 km dan alokasi anggaran sebesar Rp 106,4 miliar.

IJD di Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kawasan pertanian, perkebunan, dan pariwisata. "IJD TA 2023 di Provinsi Bali tersebar di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng. Saat ini, seluruh pelaksanaan pekerjaan telah selesai dan mencapai 100 persen," terang Nyoman Suaryana.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan dengan hasil yang instan, seperti kisah Roro Jonggrang.

 "Pembangunan infrastruktur ini tidak bisa seketika. Tidak ada pembangunan Roro Jonggrang, pasti ada proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya ini membutuhkan waktu," kata AHY dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam pidatonya, AHY menyoroti sejumlah infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan yang kurang matang. Hal itu membuat keberadaan infrastruktur tidak cukup berpengaruh pada roda ekonomi dan masyarakat luas.

"Seringkali ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada tidak lagi bisa diperluas. Tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang terutama dalam menjawab aspek konektivitas," beber AHY.

"Oleh karena itu, tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa menjawab sisi kapasitas, tetapi tidak bisa menjawab dari sisi utilitas dan keberlanjutan. Akibatnya biaya yang cukup mahal itu bisa dikatakan tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," lanjut dia.

Menko Infrastruktur menyebut salah satu contoh proyek yang dipertanyakan optimalisasinya, yaitu Bandara Kertajati di Jawa Barat dan sejumlah proyek lainnya.

"Ada sejumlah bandara misalnya Kertajati, pelabuhan dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya," sebutnya. AHY pun mengakui, dalam prosesnya, pembangunan infrastruktur kerapa menghadapi pilihan berat antara biaya, waktu dan kualitas.

"Seringkali kita ingin cepat dan murah, artinya kita harus berkompromi dengan waktu. Jika mau murah dan berkualitas, maka waktu pengerjaannya lebih lama dan jika ingin cepat dan berkualitas, pasti anggarannya lebih besar," katanya.

Untuk mencegah masalah tersebut kembali terjadi, AHY menyarankan perlu adanya penyusunan yang kuat hingga pertimbangan matang agar Pemerintah tidak kehabisan waktu dan dana.

"Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika bapak presiden menekankan jangan sampai ada kebocoran. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap Rupiah untuk digunakan sebaik mungkin dan sekali lagi, kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita," pungkasnya.