Liputan6.com, Garut - Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, mengintruksikan seluruh aparat penegak hukum, bertindak terhadap pelaku aksi demo khilafah di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. “Kepada aparat semua (termasuk aparat hukum) kalau melihat setiap pemunculan-pemunculan (demo khilafah) itu harus bertindak secara cepat jangan dibiarkan nanti besar, ya harus ditangkap diproses secara hukum,” ujarnya, di sela-sela Rakernas Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah di Pesantren Nadhlatul Ulum, Tangerang, Minggu (1/12/2024).
Sebelumnya, masyarakat Garut dikejutkan dengan kemunculan ratusan peserta demo dengan membawa atribut bendera khilafah di depan Gedung BJB Cabang Garut. Dalam aksinya mereka menyerukan pentingnya mendirikan sistem pemerintahan khilafah di Indonesia.
Advertisement
Menurut Dudung, aksi ratusan pendemo pengusung khilafah sarat dengan kepentingan politik, terlebih kabupaten Garut, dan mayoritas wilayah di Indonesia telah melangsungkan pelaksaan Pilkada Serentak 2024. “Itu kelihatannya nuasannya politis, jadi khilafah di Indonesia itu tidak ada sebenarnya, kalau ada pasti akan didtindak secara tegas oleh aparat hukum,” kata dia.
Mantan KSAD itu menyatakan, pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak memberikan ruang bagi perkembangan sistem ideologi dan pemerintahan khilafah di seluruh wilayah nusantara. “Kalau mereka coba-coba mengatasnamakan khilafah, ini pasti akan segera ditindak oleh aparat penegak hukumlah, jadi ini nuansanya politis karena kalah pilkada hingga akhirnya memanfaatkan seperti ini,” ujar dia.
Di tengah masyarakat Indonesia yang dikenal bhineka dan dinamis dalam berbagai hal, Jenderal (purn) Dudung sebagai perwakilan pemerintah sekaligus penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto bidang pertahanan, menegaskan tidak ada ruang bagi mereka pengusung khilafah di Indonesia. “Tentunya sebagai penasihat presiden bidang pertahanan, saya akan menyampaikan tidak ada khilafah yang berdiri di republik ini, kita tindak tegas,” ujar dia.
