Liputan6.com, Jakarta Komisi VI DPR RI mendorong industri pupuk tetap mendapat insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) seperti sebelumnya. Pasalnya, keterjangkauan harga gas dapat membantu pemerintah dalam mencapai swasembada pangan nasional.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, keberlanjutan kebijakan HGBT harus dipertahankan, untuk diketahui Harga Gas Bumi Tertentu akan berakhir tahun 2024 ini. Dengan adanya target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, maka HGBT untuk industri pupuk sangat penting.
Advertisement
"Komisi VI mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan mempertahankan HGBT di bawah 6 dolar per MMBTU untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi masyarakat," kata Anggia dalam RDP Komisi VI DPR RI, Senin (2/11/2024).
Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menurutkan, produksi pangan sangat berpengaruh pada ketersediaan pupuk. Sebab itu industri pupuk perlu mendapat perhatian dalam memproduksinya.
"Produksi pangan tanpa pupuk itu tidak mungkin. Jadi peran pupuk indonesia itu penting dalam menjaga stabilitas harga pupuk dan ketersediaannya," tutur Subardi.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan Pupuk Indonesia terus meningkatkan produksi dan ketersediaan pupuk untuk seluruh petani dan masyarakat Indonesia. Hingga 30 November 2024, realisasi penyaluran pupuk subsidi mencapai 6,7 juta ton.
"Kalau berdasarkan kontrak ini sudah mencapai 88,9%, sehingga di akhir tahun 7,5 juta ton ini bisa kita pastikan akan tercapai 100%," papar Rahmad.
Pupuk Indonesia
Rahmad menyebut Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi mencapai 14,5 juta ton. Rinciannya 9,4 juta ton untuk urea dan 4,6 juta ton pupuk NPK.
"Dengan kapasitas urea sebesar 9,4 juta ton ini menjadikan Pupuk Indonesia menjadi produsen pupuk berbasis nitrogen atau pupuk urea yang terbesar di Asia Pasifik, Middle East, dan North Africa," ujar Rahmad.
Rahmad menjelaskan dukungan harga gas mampu berkontribusi besar untuk keterjangkauan harga pupuk bagi petani. Pupuk merupakan faktor penentu dari produktivitas pertanian.
"Pupuk itu berkontribusi 62% pada produktivitas pertanian. Tapi dengan energi 75%, karena memang realitanya Urea itu 71% komponen biaya itu dari gas. Kenaikan harga gas maka akan berdampak signifikan pada harga pupuk," tutup Rahmad.
Prabowo Bidik Swasembada Energi, Bagaimana Kesiapan Industri Gas?
Sebelumnya, PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. PGN menyadari bahwa rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pengurangan subsidi energi menjadi salah satu highlight dalam kegiatan FGD Investortrust bertajuk Gotong Royong Membangun Jargas.
Pengembangan jargas PGN juga sejalan asta cita pemerintah khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan. Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrikton LPG.
Namun disisi lain kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan.
Masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG. Hal ini tentunya akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi yang tentunya akan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.
Laode Sulaeman selaku Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Minyak dan Gas Bumi KESDM mengatakan pihaknya menilai bahwa salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga atau model kawasan industri serta mekanisme beyond pipeline khususnya oleh badan usaha.
"Kami (BPH Migas) support pada sisi harga di Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil-nya, dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik. Namun tetap, infratruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," imbuh Idham Baridwan, Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas
Advertisement
Swasembada Energi
Sejalan dengan pernyataan para regulator, "Kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi. PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.
Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar. Maka salah satu konsep pembangunan yang dilakukan yaitu konsep KPBU di mana badan usaha menerima penugasan.
Disaat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi sehingga cost akan lebih efisien. Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.
