Liputan6.com, Jakarta - Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) pada Minggu (1/12) mengungkapkan mereka sedang mengadakan pembicaraan di Kairo dengan kelompok perjuangan Hamas mengenai usulan Mesir terkait pembukaan kembali lintasan perbatasan Rafah.
“Fatah sangat mendukung penghentian segera perang Israel terhadap Jalur Gaza, mempercepat pengiriman bantuan, dan memulai rekonstruksi,” kata pejabat Fatah, Abdullah Abdullah, kepada Anadolu.
“Delegasi Fatah hadir di Kairo untuk berdiskusi dengan delegasi Hamas mengenai usulan Mesir terkait pembukaan kembali lintasan perbatasan Rafah (antara Gaza dan Mesir) dan pengelolaannya oleh Otoritas Palestina di sisi Palestina,” tambahnya.
Baca Juga
Advertisement
Sejak Mei lalu, Mesir menutup sisi lintasan perbatasan yang terletak di sisi Mesir setelah pasukan Israel menguasai sisi Palestina.
Mesir menuntut penghentian pendudukan tersebut agar lintasan perbatasan dapat dibuka kembali.
Abdullah tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang usulan-usulan Mesir tersebut.
Melansir Antara, pada Sabtu (30/11), delegasi Hamas yang dipimpin oleh pejabat tinggi Khalil al-Hayya tiba di ibu kota Mesir untuk bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Umum Mesir, Mayor Jenderal Hassan Mahmoud Rashad, menurut surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth.
Surat kabar tersebut melaporkan pada Minggu bahwa Mesir berusaha memperkuat rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sambil mendorong kesepakatan pertukaran sandera.
Laporan tersebut, yang mengutip sumber media, menambahkan bahwa Hamas bersedia menerima "kesepakatan bertahap" yang mirip dengan kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku antara Israel dan Lebanon pada 27 November.
Simak Video Pilihan Ini:
Kecaman Internasional atas Agresi Israel
Kesepakatan tersebut akan melibatkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza, bukan penarikan segera seperti yang sebelumnya diminta oleh Hamas.
Upaya mediasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas gagal karena penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perang.
Israel telah melancarkan perang genosida di Gaza setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada Oktober tahun lalu, yang telah menewaskan lebih dari 44.400 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 105.000 orang.
Tahun kedua genosida di Gaza semakin mendapat kecaman internasional, dengan banyak tokoh dan institusi menyebut serangan serta pemblokiran pengiriman bantuan sebagai upaya yang disengaja untuk menghancurkan Palestina.
Pada 21 November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang mematikan yang dilancarkan di Gaza.
Advertisement
