Profil Pj Walikota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK, Baru Menjabat Enam Bulan

Operasi tangkap tangan (OTT) KPK dilakukan di wilayah Pekanbaru pada Senin, 2 Desember 2024. Dalam OTT ini, Risnandar Mahiwa bersama sejumlah pihak lainnya diamankan.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengonfirmasi penangkapan ini. Namun, ia menegaskan bahwa status hukum Risnandar akan diumumkan setelah pemeriksaan selama 24 jam.

Risnandar Mahiwa memulai kariernya di Kemendagri sebagai staf Sub Bagian Penyusunan Anggaran. Berkat dedikasinya, ia naik jabatan menjadi Kepala Bagian Perencanaan.

Pada 2021-2022, Risnandar menjadi Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan. Ia juga menjabat Direktur di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum hingga akhirnya diangkat menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru.

Sebagai Pj Wali Kota, Risnandar sempat aktif menjalankan berbagai program. Salah satunya adalah menjaga kondusifitas pilkada di Pekanbaru. Ia juga memimpin beberapa agenda strategis, termasuk rapat evaluasi PDAM Tirta Siak.

Namun, dalam enam bulan masa tugasnya, ia juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti menavigasi isu pemerintahan lokal yang kompleks.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, Risnandar memiliki total harta kekayaan sebesar Rp1,9 miliar. Aset tersebut meliputi tanah, mobil BMW, dan sepeda Brompton.

Ia juga memiliki sejumlah utang sebesar Rp40 juta, menjadikan total kekayaannya setelah dikurangi utang sekitar Rp1,9 miliar.

Publik Pekanbaru dan Indonesia secara umum terkejut dengan penangkapan ini. Risnandar yang sebelumnya dikenal sebagai birokrat berprestasi kini menjadi sorotan negatif.

KPK saat ini masih mendalami kasus ini. Penetapan status hukum Risnandar diharapkan dapat memberikan kejelasan pada publik.

KPK menduga keterlibatan Risnandar dalam tindak pidana korupsi selama menjabat sebagai Pj Wali Kota.

Ia memulai karier sebagai staf hingga menjadi Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik.

Harta kekayaannya mencapai Rp1,9 miliar, termasuk tanah, kendaraan, dan kas.