Liputan6.com, Pekanbaru - Usai Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyegel ruang kerjanya dan beberapa ruang pejabat lainnya yang ada di kompleks Perkantoran Tenayan Raya.
Advertisement
Pantauan di lokasi, Selasa (3/12/2024), terkihat ruang kerja Risnandar Mahiwa dengan pintu berwarna putih, disegel KPK bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”. Selain ruangan itu, KPK juga menyegel ruangan transit Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.
Tampak pula beberapa petugas keamanan berjaga di sekitar kompleks perkantoran, dan beberapa pegawai terlihat di bagian informasi dan penjagaan. Sebelumnya Pj Wali Kota, Sekda, dan pejabat lainnya diperiksa di Markas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, membenarkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menjadi salah satu pihak yang terjaring OTT KPK di Pekanbaru, Riau, Senin malam (2/12/2024).
"Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru," katanya.
Tanak belum memberikan keterangan soal siapa saja pihak turut terjaring operasi tersebut, karena kegiatan penyidikan tersebut masih berlangsung.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut.
Penyidik KPK akan segera mengumumkan status para pihak yang terjaring operasi tersebut dalam waktu 24 jam.
"Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1x24 jam," ujar Ghufron.
Memulai Karier sebagai Lurah
Sebagai informasi, Risnandar ditunjuk Menteri Dalam Negeri Prof Dr Tito Karnavian menggantikan penjabat sebelumnya, Muflihun. Dia dilantik Penjabat Gubernur Riau kala itu, SF Hariyanto pada 22 Mei 2024.
Data dirangkum, Risnandar lahir pada 6 Juli 1983 di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dia merupakan alumni Institut Pemerintah Dalam Negeri pada tahun 2006 dan melanjutkan Magister Administrasi Pemerintahan Daerah di lembaga pendidikan serupa.
Risnandar merupakan Praja IPDN angkatan 14 atau junior dari Penjabat Wali Kota sebelumnya, Muflihun, yang merupakan Praja IPDN angkatan 08.
Sebelum dilantik oleh SF Hariyanto di Balai Serindit Pekanbaru, Risnandar merupakan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri. Kala itu, dia juga menjabat Plh Sekretaris Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum kementerian yang sama.
Sebelum bertugas di kementerian, Risnandar pada 2009 mengawali kariernya sebagai pejabat ketika dipercaya menjadi Lurah Soho, Kecamatan Luwuk.
Berikutnya dia diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Pemerintahan Banggai. Kemudian bertugas di Direktorat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012 sampai 2014.
Kariernya terus melesat dan diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2014 sampai 2016.
Pada tahun 2016 hingga 2018, Risnandar menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Lalu pada 2018, dia menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Selanjutnya pada tahun 2021-2022, Risnandar menjabat sebagai Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan.
Risnandar kemudian dipercaya sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri hingga akhirnya ditunjuk sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru. Dilantik pada 22 Mei 2024, kini Risnandar berakhir di tangan KPK pada 2 November 2024.
Penangkapan Risnandar ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Jakarta. "Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru," kata mantan Wakil Kepala Kejati Riau itu.
Advertisement
