Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan adanya tambahan subsidi bagi Perum DAMRI dalam memberikan layanannya. Utamanya dalam upaya menyediakan transportasi yang terintegrasi.
Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN Desty Arlaini mengatakan, transportasi darat menjadi aspek penting bagi mobilitas masyarakat. Namun, besaran subsidi yang diberikan dinilai belum maksimal.
Advertisement
Pada konteks integrasi layanan, dari darat dan laut, Desty mengusulkan ada pengaturan subsidi yang dipaket antara transportasi laut dan darat. Harapannya masyarakat bisa menikmati transportasi yang mudah dan murah.
"Sehingga PSO untuk angkutan penumpang laut mungkin bisa dipaketkan juga dengan subsidi atau PSO di angkutan darat, sehingga layanan dari pemerintahan itu bisa diberikan secara utuh kepada masyarakat dan masyarakat lebih mudah lagi untuk menjangkau transportasi umum," jelas Desty dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Desty melihat angkutan jalan yang dilayani Perum DAMRI merupakan moda utama yang bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan angkutan laut maupun angkutan kereta api yang masih perlu ditopang angkutan jalan.
"Kapal mereka tidak bisa berdiri sendiri, kereta mereka tidak bisa berdiri sendiri, apalagi pesawat juga tidak berdiri sendiri, mereka sangat tergantung dengan angkutan jalan, sehingga memang perlu ada integrasi layanan dari pemerintah secara end-to-end untuk menyediakan transportasi," tuturnya.
Diusulkan Sejak Lama
Desty mengatakan usulan subsidi terintegrasi antara angkutan jalan dan angkutan lainnya sudah disampaikan sejak beberapa tahun lalu.
Aturan subsidi bagi angkutan laut dan angkuta kereta api dinilai sudah baik, namun perlu ditopang lagi dengan angkutan jalan.
"Ini kami usulkan beberapa kali dari tahun lalu pada saat melakukan diskusi di penugasan untuk angkutan laut, di mana memang angkutan laut, angkutan kereta mungkin subsidi PSO-nya sudah berjalan sangat baik," kata dia.
"Tapi masyarakat yang memerlukan angkutan itu, begitu turun dari kapal, terus mereka mau nyampe ke rumahnya, mau nyampe ke tujuan akhir kan perlu kendaraan juga," imbuh dia.
Dia berharap ada pembahasan lebih lanjut terkait usulan subsidi terintegrasi tersebut. Terutama bagi layanan transportasi ke daerah terpencil.
"Saya rasa mungkin ini bisa ada join antara Direktorat Ditjen Perhubungan Darat dengan Ditjen Perhubungan Laut atau Ditjen KA untuk bisa memberikan solusi transportasi yang terintegrasi secara end-to-end, terutama di daerah-daerah 3TP yang memang jaraknya jauh-jauh," pungkasnya.
Rute Perintis DAMRI Rugi, Pemerintah Bakal Tanggung Jawab
Perum DAMRI menghadapi tantangan besar dalam melayani angkutan perintis di daerah terpencil dan perbatasan. Kerugian DAMRI sering terjadi akibat rendahnya tingkat keterisian penumpang yang tidak sebanding dengan biaya operasional.
Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini, menyoroti bahwa kompensasi dari pemerintah untuk Damri kerap tidak memadai. Ia meminta perhitungan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut.
"Perhitungan kompensasi layanan sebisa mungkin harus full cost, ditambah margin yang memadai untuk Perum DAMRI," ujar Desty dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Penyesuaian Sesuai Undang-Undang BUMN
Desty menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang BUMN, setiap penugasan pemerintah kepada BUMN harus disertai penggantian biaya penuh, ditambah margin keuntungan yang memadai.
Ia juga menjelaskan bahwa operasional DAMRI di wilayah terpencil tidak bisa hanya mengandalkan penjualan tiket penumpang. Tantangan utama adalah load factor (keterisian penumpang) yang rendah karena jumlah masyarakat di wilayah tersebut cenderung sedikit.
"Di daerah terpencil dan perbatasan, jumlah penumpang jarang mencapai kapasitas bus. DAMRI terus menghadapi gap negatif akibat load factor yang rendah," katanya.
Masalah Barang Tidak Dihitung sebagai Keterisian
Masalah lain yang dihadapi DAMRI adalah barang bawaan penumpang yang besar tidak dihitung dalam sistem keterisian. Hal ini memperburuk perhitungan operasional Damri.
"Barang yang dibawa penumpang, meskipun besar, tidak dihitung sebagai load factor. Ini semakin menambah negatif gap yang dialami DAMRI," jelas Desty.
Advertisement
