Central Andaman Resmi jadi Kontrak Migas Perdana dengan Skema Bagi Hasil Baru

Demi menarik investasi migas di Indonesia, Kementerian ESDM telah menerbitkan beberapa regulasi baru. Selain skema New Gross Split yang tertera dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah.

Di antaranya, satu kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75-95 persen dan membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional lebih menarik, lantaran bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95 persen di awal.

"Nantinya parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter," terang Ariana beberapa waktu lalu.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, memberikan tanggapan terkait rencana revisi target lifting yang kabarnya akan dilakukan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan target produksi minyak siap jual (lifting) pada 2025 yang diperkirakan mencapai lebih dari 605 ribu barel per hari (bph).

Terkait hal ini, Djoko menuturkan, meskipun ada kabar mengenai revisi tersebut, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai perubahan tersebut.

Djoko mengungkapkan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah mengenai apakah akan ada revisi terhadap target lifting yang tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Kalau soal revisi nanti kita tunggu saja ya apakah ada perubahan APBN atau tidak, nanti kita tunggu aja," kata Djoko saat ditemui di kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Ia menegaskan sampai saat ini, belum ada informasi yang jelas mengenai perubahan tersebut. Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan perubahan tersebut, apakah akan mengarah pada peningkatan atau penurunan target lifting, Djoko mengatakan pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai hal itu. "Belum ada ini, belum ada informasi kapan ada revisi atau tidak belum ada informasi, nanti kita lihat," pungkasnya.

Sebelumnya, target lifting migas (minyak dan gas bumi) dalam RAPBN 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ambil contoh, proyeksi lifting minyak turun dari 635 ribu barel per hari (BOPD) di APBN 2024 menjadi 600 ribu BOPD.

Pun untuk target lifting gas bumi di APBN 2025 yang dipatok 1,005 juta barel setara minyak per hari. Adapun dalam APBN 2024 angkanya ditargetkan sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

Saat ditanyai hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memaparkan sejumlah alasan kenapa target lifting migas tahun depan turun. Mulai dari produksi migas yang memang sudah melemah, hingga ratusan sumur minyak seperti di Blok Rokan yang sempat terkendala banjir.

"Ya lapangannya kan memang drop-nya drastis. Sekarang kan sudah mulai kita coba recover. Kemarin di Cepu ada tambahan. Mudah-mudahan akhir tahun bisa nguber tuh," kata Arifin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Kemarin juga sumur yang MNK (migas non konvensional) itu kan juga waktu lagi dibor kan banjir," dia menambahkan.

Sebagai langkah terobosan, pemerintah mendorong pengembangan migas non konvensional (MNK). Untuk jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lapangan minyak yang punya harta Karun minyak dan gas semisal Buton.

"Kita kerjasama dengan China juga untuk angkat recovery factor. Tadinya selama ini kita andelinnya sama KKKS yang sebelah sono. Sekarang kita lihatnya yang sebelah sini. Punya pengalaman juga," imbuhnya.

"Itu sudah didorong. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa jalan. Tapi ya untuk ngangkat produksinya butuh waktu," pungkas Arifin.