Liputan6.com, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Kongres AS untuk memberi tambahan dana sebesar USD 24 miliar setara Rp382 triliun untuk mendukung Ukraina.
Permintaan itu disampaikan saat pemerintah terus mengeluarkan paket bantuan baru dari dana terakhir yang disetujui kongres untuk Kyiv sebelum Biden meninggalkan jabatannya pada 20 Januari 2025, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (4/12/2024).
Advertisement
Pejabat yang telah melihat permintaan pemerintah itu, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas rinciannya, mengatakan kepada VOA bahwa dukungan baru tersebut akan mencakup dana sebesar USD 16 miliar untuk mengisi kembali senjata AS di bawah kewenangan presiden yang dikenal sebagai PDA.
Kemudian USD 8 miliar untuk memproduksi senjata di bawah Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina yang berfokus pada penyediaan kebutuhan pertahanan jangka panjang Kyiv.
"Pendanaan ini tidak hanya mendukung perjuangan Ukraina untuk kedaulatannya dan melemahkan kemampuan militer Rusia, tetapi juga memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat dengan memodernisasi sistem persenjataan kami dan melakukan investasi langsung dalam basis industri pertahanan kami," kata seorang pejabat pertahanan AS.
Pemerintahan Biden mengajukan bantuan untuk Ukraina dalam sebuah rancangan undang-undang pendanaan yang tidak lazim yang juga mencakup pengeluaran untuk hal-hal lain, bukan dalam permintaan pendanaan tambahan yang terpisah.
"Kami menyerahkan kepada Kongres untuk menentukan cara yang paling tepat untuk mengatasi kebutuhan mendesak ini," kata seorang pejabat.
Berita tentang permintaan terbaru itu pertama kali dilaporkan oleh Politico.
Beberapa anggota Kongres dari Partai Republik telah menentang permintaan tersebut. "Setiap permintaan pendanaan Biden harus ditolak" atau "Dead on Arrival" (DOA), tulis Senator Mike Lee di X.
Penentuan Pemberian Bantuan
Ketua DPR Mike Johnson, yang akan menentukan apakah RUU tersebut akan dibawa ke pemungutan suara dalam bentuk yang diusulkan oleh Gedung Putih, menulis di X bahwa keputusan pendanaan "diberikan kepada pemerintahan yang akan datang, bukan Presiden yang akan berakhir masa jabatannya."
"Rakyat Amerika dengan suara bulat memilih Presiden Trump karena ia berjanji untuk mengakhiri perang, bukan memperpanjangnya tanpa batas waktu," imbuh Johnson.
Permintaan bantuan tersebut menyusul janji pejabat pemerintahan Biden untuk meminta persetujuan bantuan tambahan dari Kongres untuk tahun 2025. Minggu lalu, pemerintahan Biden juga memberi tahu Kongres tentang niatnya untuk menghapus utang Ukraina senilai USD 4,65 miliar.
Paket tersebut merupakan putaran bantuan terbaru yang berasal dari RUU bantuan senilai USD 61 miliar untuk Kyiv yang disetujui oleh Kongres pada bulan April lalu setelah beberapa bulan tertunda. Pemerintahan Biden masih memiliki lebih dari USD 8 miliar dana dari paket bantuan sebelumnya untuk diberikan kepada Ukraina.
Advertisement
