Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Prof Dr Tito Karnavian langsung memberhentikan Risnandar Mahiwa sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru usai terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). Tito menunjuk Roni Rakhmat sebagai Penjabat baru hingga pelantikan kepala daerah terpilih.
Roni Rakhmat saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Riau. Sebelumnya, Roni pernah ditunjuk sebagai pengganti sementara Plt Bupati Kepulauan Meranti H Asmar yang maju sebagai calon bupati.
Baca Juga
Advertisement
Masa tugas Roni Rakhmat sebagai Pjs Bupati Kepulauan Meranti berakhir pada 23 November lalu. Diapun kembali aktif menjadi kepala dinas hingga ditunjuk menjadi Penjabat Wali Kota Pekanbaru.
Pelantikan Roni Rakhmat berlangsung di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Riau. Penjabat Gubernur Riau Rahman Hadi mengambil sumpah dan jabatannya disaksikan puluhan tamu undangan.
Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Riau Jhon Armedi Pinem membacakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang penunjukan Roni Rakhmat sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru.
Pelantikan Roni Rakhmat berlangsung pada Selasa petang, 3 Desember 2024, atau beberapa jam setelah Risnandar Mahiwa digelandang penyidik KPK ke Bandara Sultan Syarif Kasim II dari Polresta Pekanbaru.
Risnandar selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk proses hukum selanjutnya setelah terjaring OTT KPK. Risnandar hanya bertahan 6 bulan sebagai kepala daerah di ibu kota Provinsi Riau.
Rahman Hadi usai mendengarkan kabar penangkapan Risnandar Mahiwa menyatakan tidak boleh ada kekosongan kepala daerah dalam waktu yang lama.
"Pemerintah Pusat telah mengambil langkah dalam menetapkan ini," ujar Rahman.
Rahman mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah daerah lainnya di Bumi Lancang Kuning bekerja jujur dan bersih dari kasus korupsi.
“Kita berharap tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi karena sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh masyarakat harus terlibat dalam menciptakan pemerintahan yang clean government," tegasnya.
*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
