Liputan6.com, Jakarta - Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Wiko Migantoro menyampaikan sebanyak 79 persen pengguna Pertalite sudah daftar QR Code MyPertamina. Ini jadi upaya digitalisasi sebelum adanya pembatasan konsumsi BBM Subsidi yang diatur pemerintah.
Dia menerangkan, Pertamina saat ini melakukan pendataan secara digital bagi para pengguna BBM subsidi dan LPG subsidi 3 kilogram (Kg).
Advertisement
"Kami ingin menceritakan bahwa hari-hari ini kami telah mengembangkan sistem digital yang sangat solid di penyaluran BBM dan LPG," ucap Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).
Dia menuturkan, pendataan ini akan berguna ketika pemerintah memutuskan skema pembelian BBM Bersubsidi nantinya.
"Di mana sistem ini akan sangat berguna nanti apabila pemerintah telah mengambil keputusan mengenai subsidi tepat," kata dia.
Dia menerangkan, pengguna Biosolar sudah terdata sebanyak 100 persen. Ini disusul dengan penggunaan QR Code MyPertamina dalam setiap pembeliannya.
Sementara itu, pendataan pengguna Pertalite masih terus berjalan. Pada saat yang sama, 53,6 juta orang juga telah mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membeli LPG 3 kg.
"Sementara Pertalite terus berprogres, hari ini kita sudah 79 persen dan untuk LPG sudah 53,6 juta, di mana 85 persennya adalah untuk sektor rumah tangga," ungkap Wiko.
"Ini tentu saja akan sangat berguna nanti pada saat kita menerapkan subsidi tepat," ia menambahkan.
Salurkan 39,7 Juta KL BBM Subsidi hingga Oktober 2024
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) sudah menyalurkan BBM subsidi sebanyak 39,7 juta kiloliter (KL) hingga Oktober 2024. Angka ini diprediksi bertambah hingga tutup tahun nanti.
Diketahui, Biosolar menjadi menjadi BBM Subsidi yang disalurkan Pertamina. Ditambah lagi dengan Pertalite yang sebagiannya dikompensasi pemerintah. Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro menyampaikan target penyaluran BBM Subsidi hingga akhir 2024 mencapai 48,6 juta KL.
"Sampai dengan Oktober kita sudah menyalurkan BBM-PSO 39,7 (juta KL) dan kita harapkan di akhir tahun 48,6 juta kiloliter," ujar Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).
LPG Subsidi 6,9 Juta Ton
Sementara itu, untuk LPG Bersubsidi 3 kilogram telah tersalurkan sebanyak 6,9 juta ton pada periode Januari-Oktober 2024. Targetnya, ada 8,3 juta ton yang disalurkan hingga akhir 2024.
Wiko juga menerangkan, produk BBM non subsidi seperti Pertamax hingga Pertamax Turbo terjual hingga 37,2 juta KL. Targetnya, hingha akhir 2024 mencapai 39,1 juta KL.
"Demikian juga dengan yang PSO baik LPG maupun non-PSO. Yang PSO LPG akhir tahun akan 8,3 juta ton, sementara untuk non-PSO sales lainnya ini BBM 39,1 juta kiloliter," terangnya.
Advertisement
Terminal LPG Bima
Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Terminal LPG Bima yang ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, telah rampung sepenuhnya.
Proyek ini mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Melalui kegiatan exit meeting PPS Pembangunan Tangki Terminal LPG Bima pada 14 November 2024 di Surabaya, Jawa Timur pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima ini secara resmi berakhir dan proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi mengatakan, dengan ada infrastruktur Terminal LPG Bima, PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memperkuat kehandalan distribusi LPG di Indonesia Timur.
"Proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal," ujar Eduward.
Eduward pun menambahkan Terminal LPG Bima mulai melakukan commissioning pada akhir Desember 2023 dan sejak awal Januari 2024 telah beroperasi secara reguler.
Infrastruktur ini menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya distribusi dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.
"Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia," imbuh Eduward.
Program PPS
Program PPS dilaksanakan untuk memastikan proyek bebas dari berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan awal.
Sebagai tanda berakhirnya pengawalan dan pengamanan, exit meeting yang menjadi forum evaluasi dan apresiasi atas keberhasilan proyek ini, Direktur PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI Irene Putria menyampaikan seluruh AGHT yang dihadapi selama pelaksanaan proyek berhasil dimitigasi bersama, sehingga proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
"Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) adalah bentuk kolaborasi kami dalam mendukung keberhasilan Proyek Strategis Nasional. Dengan berakhirnya pengawalan dan pengamanan pada Terminal LPG Bima, kami bangga bahwa proyek ini selesai tanpa hambatan berarti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB," ujar Irene.
Keberhasilan proyek Terminal LPG Bima menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Proyek ini tidak hanya memperkuat distribusi energi di NTB, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Advertisement
