Liputan6.com, Jakarta - Bank of Korea atau Bank Sentral Korea Selatan akan mengadakan rapat darurat setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mencabut stattus darurat militer yang diumumkan semalam.
Bank sentral akan mengadakan rapat dewan luar biasa sekitar pukul 9 pagi waktu setempat pada hari Rabu ini. Minggu lalu, Bank of Korea telah memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin dalam langkah yang mengejutkan.
Advertisement
Dikutip dari CNBC, Rabu (4/12/2024), kantor berita lokal Yonhap melaporkan bahwa regulator keuangan Korea Selatan mengatakan siap mengalokasikan 10 triliun won atau kurang lebih USD 7,07 miliar untuk dana stabilisasi pasar saham kapan saja.
Selasa malam, Yoon mengumumkan darurat militer dan memobilisasi tentara. Dalam beberapa jam, Majelis Nasional memilih untuk membatalkan perintah darurat, yang memaksa Yoon mencabut darurat militer pada Rabu pagi. Unit militer yang dikerahkan juga telah ditarik, Yoon mengumumkan.
"Menurut pandangan kami, dampak negatif terhadap ekonomi dan pasar keuangan bisa berlangsung singkat karena ketidakpastian pada lingkungan politik dan ekonomi dapat segera diatasi dengan respons kebijakan yang proaktif," kata analis Citi dalam sebuah catatan.
Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok pada hari Rabu berjanji untuk memompa likuiditas tanpa batas ke pasar keuangan, jika perlu untuk menstabilkannya.
Saham Korea Selatan mengalami fluktuasi yang signifikan di AS pada hari Selasa di tengah kekacauan politik di Korea. iShares MSCI South Korea ETF (EWY), yang melacak lebih dari 90 perusahaan besar dan menengah di Korea Selatan, jatuh sebanyak 7% hingga mencapai level terendah dalam 52 minggu sebelum memangkas kerugian hingga ditutup 1,6% lebih rendah.
Pasar saham Korea Selatan mulai diperdagangkan pada pukul 9 pagi KST seperti biasa.
Dampak Darurat Militer yang Diterapkan Korea Selatan, Media Massa Dikendalikan Pemerintah
Keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk menetapkan status darurat militer telah menimbulkan beragam dampak sosial, politik, dan ekonomi. Langkah drastis ini diambil sebagai respons terhadap ancaman internal yang disebut sebagai kekuatan anti-negara yang berpotensi menggulingkan pemerintahan. Kebijakan ini mengatur pembatasan ketat terhadap kebebasan politik, demonstrasi, hingga pengawasan penuh terhadap media.
Dekrit ini diumumkan oleh Jenderal Park An-su, yang ditunjuk untuk memimpin komando darurat, pada 3 Desember 2024 pukul 23.00 waktu setempat. Dampaknya, aktivitas politik hingga penerbitan media berada di bawah kendali penuh pemerintah, menandai perubahan besar dalam dinamika demokrasi Korea Selatan.
Langkah ini diambil dengan alasan melindungi demokrasi liberal dan keselamatan publik, namun berbagai pihak mempertanyakan dampaknya terhadap hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan stabilitas ekonomi. Berikut adalah sejumlah dampak yang timbul dari adanya kebijakan darurat militer di Korea Selatan, dirangkum Liputan6, Rabu (4/12).
Advertisement
Prinsip Demokrasi Negara Diabaikan
Langkah darurat militer di Korea Selatan bukan tanpa alasan, meskipun menuai banyak kontroversi. Keputusan ini diambil untuk menghadapi ancaman kekuatan anti-negara yang dituding memiliki niat subversif terhadap pemerintahan Republik Korea. Pemerintah berargumen bahwa darurat militer adalah upaya terakhir untuk memastikan stabilitas nasional dan mencegah kekacauan sosial yang lebih luas.
Ancaman yang dimaksud terkait dengan meningkatnya aktivitas kelompok yang disebut-sebut berupaya menggulingkan pemerintahan secara ilegal. Dalam konteks ini, darurat militer bertujuan untuk menciptakan situasi terkendali di mana aktivitas politik yang dianggap mengancam dapat dibatasi atau dihentikan sepenuhnya.
Selain itu, darurat militer digunakan untuk melindungi demokrasi liberal yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Korea Selatan. Namun, banyak yang mengkritik langkah ini sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terutama karena melibatkan pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Demonstrasi sampai Kegiatan Partai Politik Dilarang
Penerapan darurat militer mencakup pelarangan total terhadap semua aktivitas politik, termasuk kegiatan partai politik, majelis nasional, dan unjuk rasa. Kebijakan ini langsung berdampak pada pembatasan ruang gerak masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, baik di jalan maupun melalui forum politik resmi.
Demonstrasi dan aksi protes, yang biasanya menjadi sarana masyarakat menyampaikan aspirasi, kini dianggap sebagai tindakan ilegal. Selain itu, pembentukan organisasi politik baru juga dilarang selama status darurat militer diberlakukan, membatasi segala bentuk oposisi atau kritik terhadap pemerintahan yang berkuasa.
Situasi ini telah memicu kekhawatiran bahwa Korea Selatan dapat menuju sistem otoriter, meskipun alasan resmi darurat militer adalah untuk melindungi demokrasi. Kritik keras datang dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik internasional, yang menilai kebijakan ini dapat menciptakan preseden buruk bagi demokrasi di kawasan.
Advertisement
