Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah negara tengah mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik seperti motor dan mobil listrik tak terkecuali Inggris. Namun saat ini Pemerintah Inggris tengah menghadapi kritik keras dari produsen mobil karena aturan mobil listrik terlalu ketat.
Mereka mengklaim bahwa permintaan konsumen terhadap EV jauh di bawah harapan, sehingga sulit menjual dalam jumlah besar.
Advertisement
Ford bahkan mengaitkan hal ini dengan keputusannya untuk memangkas 800 pekerjaan di Inggris, sementara Stellantis berencana menutup pabrik van di Luton sebagian karena peraturan baru.
Dikutip dari dari BBC, Jumat (6/12/2024), berikut ini sejumlah aturan yang bisa dipakai pemerintah untuk meningkatkan minat konsumen membeli dan menggunakan mobil listrik:
1. Berikan Subsidi Biaya
Harga mobil listrik umumnya masih lebih mahal dibandingkan mobil berbahan bakar bensin atau diesel. Saat ini, pemerintah menawarkan beberapa insentif, seperti pajak mobil perusahaan yang rendah dan skema pengorbanan gaji.
Namun, setelah penghentian hibah plug-in pada 2022, tidak ada lagi insentif untuk pembeli yang tidak mendapat mobil melalui perusahaan.
Jurnalis otomotif dari kelompok kampanye FairCharge, Quentin Willson menyarankan pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan pinjaman tanpa bunga untuk kendaraan listrik bekas bagi pengemudi berpenghasilan rendah dan pengurangan PPN pada mobil baru.
2. Produksi Mobil Listrik yang Murah
Harga mobil listrik terus menurun, terutama karena harga baterai menjadi lebih murah. Meskipun terdapat fluktuasi harga logam seperti litium dan kobalt, biaya baterai telah turun 70% sejak 2015. Meski demikian, mobil listrik murah masih sulit ditemukan.
Pendiri Electric Vehicles Outlook, Roger Atkins mengatakan "Mobil seharga 50.000 pound hingga 60.000 pound bukanlah jenis mobil yang dapat dibeli semua orang."
Namun, beberapa pilihan lebih terjangkau mulai tersedia, seperti Dacia Spring yang dijual seharga 14.995 pound atau Leapmotor T03 yang sedikit lebih mahal.
3. Hilangkan Aturan yang Membingunkan
Pemerintah telah beberapa kali mengubah target larangan penjualan mobil bensin dan diesel. Mulanya ditetapkan tahun 2040, kemudian dimajukan ke 2030 di bawah Boris Johnson, dan kini ditunda hingga 2035 oleh Rishi Sunak.
Salah satu pendiri ZapMap Melanie Shufflebotham mengatakan bahwa banyak pengemudi bingung tentang tanggal, khawatir tentang biaya, dan memiliki banyak pertanyaan tentang pengisian daya. Oleh karena itu, maka dibutuhkan program komunikasi faktual yang konsisten dari pemerintah.
4. Kurangi PPN pada Titik Pengisian Umum
Pengisian daya di rumah dikenakan PPN sebesar 5%, tetapi jika menggunakan titik pengisian umum, PPN-nya mencapai 20%. Jumlah PPN Ini membuat biaya pengisian daya publik lebih mahal.
Roger Atkins menilai kebijakan ini tidak adil. "Ini menguntungkan orang kaya yang dapat mengisi daya di rumah. Seharusnya tarif PPN di titik pengisian umum juga 5%," katanya. Bahkan, House of Lords telah menyerukan agar pajak ini disesuaikan.
Advertisement
5. Memperbaiki Infrastruktur Pengisian Daya
Banyak calon pembeli EV khawatir dengan ketersediaan stasiun pengisian daya, terutama di daerah pedesaan. Saat ini, Inggris memiliki lebih dari 71.000 titik pengisian di 36.000 lokasi, tetapi banyak yang mengeluhkan antrean panjang atau pengisi daya yang rusak.
Pemerintah menargetkan 300.000 titik pengisian daya pada 2030, tetapi prosesnya berjalan lambat. Simon Smith dari Instavolt menyoroti masalah birokrasi. "Kita memerlukan dukungan lebih besar untuk mengatasi penundaan perencanaan dan tantangan konektivitas jaringan," ujarnya.
