Darurat Militer Korea Selatan Presiden Korea Yoon Suk Yeol Perdana Sejak 44 Tahun, Ini Sejarahnya

Darurat militer telah dideklarasikan sekitar 16 kali dalam sejarah Korea Selatan, dengan kejadian pertama terjadi pada Agustus 1948 ketika Republik Korea didirikan. Perang Korea 1950-53 menyaksikan darurat militer digunakan secara berkala saat pertempuran berkecamuk di seluruh negeri.

oleh Tanti Yulianingsih diperbarui 04 Des 2024, 19:41 WIB
Dengan penjagaan ketat pihak kepolisian setempat, pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menuntut mundur Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pasca-pencabutan status darurat militer. (ANTHONY WALLACE/AFP)

Liputan6.com, Seoul - Warga Korea Selatan dikejutkan oleh keputusan presiden mereka yang memberlakukan darurat militer dalam semalam.

Meskipun Konstitusi Korea mengizinkannya, penentangan politik dan publik terhadap tindakan tersebut hampir bulat.

Laporan asiamediacentre.org.nz yang dikutip Rabu (4/12/2024) menyebut Korea memiliki sejarah panjang darurat militer selama beberapa dekade sejak negara republik modern ini lahir setelah (Perang Dunia II) PD II.

Presiden Korea Yoon Suk Yeol mengejutkan negara itu dengan mengumumkan darurat militer di seluruh negeri tadi malam, yang bertujuan untuk mengganti pemerintahan dengan pemerintahan militer. Ini adalah pertama kalinya dalam 44 tahun darurat militer diberlakukan di Korea, dan tindakan tersebut benar-benar mengejutkan sebagian besar pengamat baik di dalam maupun di luar negeri, dan khususnya bagi negara-negara tetangga Korea Selatan di Asia Utara.

Pasal 77 konstitusi Korea memberikan wewenang kepada presiden yang sedang menjabat untuk mengumumkan darurat militer sebagai respons terhadap ancaman perang, dan keadaan darurat nasional lainnya. Darurat militer dikategorikan sebagai darurat militer dan darurat militer keamanan. Dalam kasus ini, Presiden mengambil pilihan pertama, dengan membatasi kebebasan berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berasosiasi, serta memberlakukan sejumlah kewenangan khusus yang dapat ditegakkan oleh otoritas militer.

Situs tersebut menyebut bahwa darurat militer telah dideklarasikan sekitar 16 kali dalam sejarah Korea Selatan, dengan kejadian pertama terjadi pada Agustus 1948 ketika Republik Korea didirikan. Perang Korea 1950-53 menyaksikan darurat militer digunakan secara berkala saat pertempuran berkecamuk di seluruh negeri.

Pada tahun 1961, kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee memberlakukan kembali darurat militer, dan di bawah pemerintahan Park (yang berakhir pada tahun 1979), darurat militer menjadi alat kebijakan yang sangat umum digunakan untuk menegakkan otoritas dan menindak protes dan perbedaan pendapat yang berkembang.

Konstitusi Yushin tahun 1972 membawa darurat militer ke tingkat yang baru, yang secara efektif mengubah Kepresidenan Korea menjadi kediktatoran. Meskipun gaya pemerintahannya brutal dan otoriter, negara tersebut bergerak maju secara signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan banyak warga Korea mendukung rezim tersebut.

Park berpendapat bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak cocok untuk Korea Selatan karena ekonominya yang masih berkembang. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa "demokrasi ala Korea" dengan presiden yang kuat dan tak tertandingi adalah satu-satunya cara untuk menjaga negara tetap stabil.


Demokrasi Muncul Tapi Padam Akibat Kudeta

Ilustrasi Korea Selatan (unsplash)

Pembunuhan Park Chung-hee pada tahun 1979 menyebabkan munculnya demokrasi sejati, tetapi hal itu segera dipadamkan oleh kudeta lain dari kepala militer lainnya.

Pada Desember 1979, Jenderal Chun Doo-hwan melancarkan kudeta, sekali lagi mengumumkan darurat militer di seluruh negeri. Rezim Chun memperluas kewenangan darurat militer, melarang kegiatan politik, menutup universitas, dan menyensor media.

Pada Mei 1980, Kota Gwangju memprotes pemerintahan otoriter Chun, menuntut demokrasi. Pemerintah menanggapi dengan kekuatan militer brutal di bawah darurat militer, yang mengakibatkan pembantaian ratusan, mungkin ribuan, warga sipil. "Pemberontakan Gwangju" menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme dan tetap menjadi landasan gerakan demokrasi Korea Selatan.

Protes nasional pada bulan Juni 1987, yang dikenal sebagai June Uprising atau Pemberontakan Juni, menekan pemerintahan Chun Doo-hwan untuk memperkenalkan reformasi demokrasi terbatas, termasuk pemilihan presiden langsung. Peristiwa pada tahun krusial itu digambarkan dalam film Korea tahun 2017 bertajuk "1987: When the Day Comes".

 


Sejak 1980-an Darurat Militer Belum Pernah Diberlakukan Hingga 3 Desember

Ilustrasi bendera negara Korea Selatan. (Photo by Daniel Bernard on Unsplash)

Sejak demokratisasi pada tahun 1980-an, darurat militer belum pernah diberlakukan – hingga saat ini.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berusaha membenarkan langkah mendadak untuk memberlakukan darurat militer dengan menarik rasa demokrasi rakyat Korea.

"Tadi malam (3 Desember) saya mengumumkan darurat darurat militer dengan niat teguh untuk menyelamatkan negara dari kekuatan anti-negara yang mencoba melumpuhkan fungsi penting negara dan tatanan konstitusional demokrasi bebas," katanya.

Pemimpin Korea yang sangat tidak populer itu kini menghadapi tugas berat untuk menjelaskan pengambilan keputusannya, di tengah seruan untuk pemakzulannya.

Bagi banyak warga Korea Selatan, munculnya kembali darurat militer sebagai alat politik oleh Presiden yang tidak populer adalah pengingat yang tidak mengenakkan akan sejarah yang lebih kelam, dan mereka tidak akan pernah menerima untuk mengulanginya.

Kudeta terjadi lagi di Thailand setelah status darurat diberlakukan. Ini bukan kali pertamanya militer menggulingkan pemerintahan sipil.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya