Liputan6.com, Jakarta Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, mengungkap penyebab angka golput mengalami kenaikan pada Pilkada 2024 di 7 provinsi.
Faktor pertama karena jarak Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 berdekatan, sehingga membuat daya tarik masyarakat menurun dan kelelahan.
Advertisement
"Pertama, kelelahan pemilu. Perhatian dan energi sudah terkuras dalam pilpres dan Pileg 2024. Pertarungan pilkada menjadi kurang daya tariknya," kata Adjie dalam rilis survei LSI Denny JA secara daring, Rabu (4/12/2024).
Faktor kedua, kandidat yang bertarung dianggap kurang pesonanya. Terutama terjadi di Jakarta dan Sumatera Utara.
"Kandidat yang lebih favorit di daerah itu seperti Anies Baswedan dan Ahok di Jakarta terlambat maju secara politik untuk maju," ucap Adjie.
Faktor ketiga penyebab tingginya golput dalam pilkada yakni, masyarakat semakin tidak yakin seberapa besar kepala daerah bisa mengubah hidup mereka. Menurut Adjie, rakyat semakin yakin keputusan penting yang berdampak dalam hidup mereka lebih ditentukan oleh pemerintah pusat.
"Karena banyak sekali sekarang program pemerintah pusat yang populis yang menyentuh masyarakat bawah," ucap Adjie.
Faktor terakhir karena bertambahnya apatisme politik. Hal ini terjadi karena ada polarisasi politik, korupsi dan gaya hidup mewah para pejabat negara.
"Isu polarisasi politik, korupsi di pemerintahan, kemewahan hidup sebagian pejabat negara, membuat apatisme politik meninggi," ujar Adjie.
Adjie juga mengungkap data golput yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024 di 7 provinsi. Rata-rata angka golput dari total 7 provinsi mencapai 37,63 persen.
"Data quick count kita menunjukkan bahwa rata-rata angka golput di 7 provinsi ini 37,63 persen, jadi ini dibikin rata rata dari golput di 7 provinsi ini," kata Adjie.
Angka golput Jakarta pada pilgub sebelumnya ialah 20,5 persen. Sedangkan di tahun 2024 naik jauh mencapai 46,91 persen.
Kemudian, lanjut Adjie, angka golput di Banten pada pilgub sebelumnya naik sedikit dari 36,1 persen, kini menjadi 37,78 persen pada Pilgub 2024.
Untuk Jawa Barat juga naik signifikan dari 29,7 persen di pilgub sebelumnya, menjadi 36,98 persen di Pilgub 2024.
Sedangkan untuk Jawa Tengah turun sedikit dari pilgub sebelumnya 32,36, menjadi 29,48 persen pada Pilgub 2024.
Berikutnya, angka golput di Jawa Timur pada pilgub sebelumnya naik dari 33,08 persen persen, kini menjadi 34,68 persen pada Pilgub 2024.
Di Sumatera Utara pada pilgub sebelumnya 38,22 persen. Pada tahun 2024 naik signifikan menjadi 46,41 persen.
Sementara itu, angka golput di Provinsi Sulawesi Selatan pada pilgub sebelumnya 29,84 persen, kini di Pilgub 2024 menjadi 31,14 persen.
Partisipasi Pemilih Rendah, Pemerintah Buka Peluang Revisi Jarak Pilpres dan Pilkada
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membuka peluang untuk merevisi sistem pemilu, termasuk penjadwalan ulang antara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini didasari evaluasi rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024.
"(Revisi jarak pilpres ke pilkada) semua masih mungkin, karena usulan-usulan itu masuk ke kami. Usulan memisahkan antara pilkada dan pemilihan legislatif (pileg) yang lebih jauh lagi atau memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal," kata Bima di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2024).
Bima menilai salah satu penyebab rendahnya partisipasi adalah kejenuhan masyarakat akibat jadwal pemilu yang terlalu berdekatan.
"Ya, mungkin juga ini dikarenakan ada kejenuhan antara pelaksanaan pileg, pilpres dengan pilkada, terlalu berdekatan," kata Bima.
Ia juga mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih dalam pilkada di beberapa daerah cenderung menurun, meski Kemendagri masih menunggu data lengkap dari KPU.
"Ya, memang masih kita tunggu data dari teman-teman KPU secara keseluruhan. Memang di beberapa daerah terlihat sekali menunjukkan angka yang berbeda, yang lebih rendah," ucapnya.
Advertisement
KPU RI Sebut Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Tak Sampai 70 Persen
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui, partisipasi pemilih dalam kontestasi Pilkada 2024 tidak mencapai 70 persen, jika dihitung secara nasional rata-rata. Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI August Mellaz saat menanggapi pertanyaan awak media.
"Dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen, secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah," kata Mellaz di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
Mellaz memastikan, hal itu menjadi catatan dan akan dievaluasi. Namun sebelum itu, dia menyatakan saat ini KPU di seluruh provinsi hingga kota/kabupaten tengah fokus melakukan rekapitulasi suara berjenjang terlebih dahulu.
"Proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan. Nah, saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi, jadi fokusnya masih di sana," jelas Mellaz.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
